Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Kompas.com - 12/12/2019, 21:30 WIB
Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menekankan bahwa seorang mediator harus benar-benar mengetahui dan menguasai masalah yang dimediasinya dengan benar. Selain itu, seorang mediator juga harus mampu bersikap netral.

Hal tersebut disampaikan Kalla saat berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk "Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia", di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). 

" Mediator harus orang independen, berdiri netral, senetral-netralnya. Tapi sebelum jadi mediator, harus ketahui masalahnya dengan betul," ujar Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla: Keadilan Kunci Utama Selesaikan Konflik

Lantas ia menceritakan pengalamannya ketika menjadi mediator untuk konflik Poso 1998-2001 dan Ambon.

Kalla mengatakan, konflik Poso dan Ambon yang terjadi beberapa tahun lalu penyebabnya bukanlah agama, melainkan politik.

Walaupun, kata dia, dalam konflik yang terjadi melibatkan agama, yakni muslim dan Kristen.

"Jadi konflik Poso dan Ambon itu politik, bukan agama di belakang cermin, melibatkan agama. Di Poso, ada sering ditemukan demokrasi-demokrasi yang datang tiba-tiba," kata dia.

"Karena itu, Poso, masalah apa yang terjadi? Oh masalahnya, yang berkonflik Islam-Kristen, kenapa mereka berkonflik? Karena masalah politik, kekuasaan, masalah posisi," tambahnya.

Baca juga: Jusuf Kalla dan Filosofi Serpa di Himalaya...

Padahal, lanjut Kalla, sebelum konflik terjadi Poso merupakan daerah yang posisi penduduknya hampir seimbang dalam demokrasi terpimpin dan Pancasila.

Jika bupati beragama Islam, maka wakilnya beragama Kristen. Begitu pun sebaliknya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X