Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2019, 20:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Mendikbud Nadiem Makariem tidak buru-buru dalam menerapkan ujian pengganti ujian nasional (UN).

"Jangan terburu-buru. Kita lihat dan jangan sampai merugikan siswa juga orang tuanya," kata Puan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia berharap Nadiem melakukan kajian mendalam untuk mengganti sistem UN. Selain itu, Puan ingin Nadiem menyosialisasikan ujian pengganti UN itu dengan baik kepada publik.

Baca juga: Soal Penghapusan UN, JK: Mau Jadi Bangsa Hebat Harus Lewati Hal Susah

Nadiem diketahui menggagas asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN di 2021.

"Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu," ujarnya.

Selanjutnya, Puan mendorong Nadiem turut memperhatikan peningkatan kualitas para guru.

"Yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN

Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR. Ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan asesmen kompetensi minimum.

Nadiem menyebut UN terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua, dan guru.

Selain itu, UN juga dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Kompas TV

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim mengumumkan akan menghapus ujian nasional mulai tahun 2021. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menjadi pengganti UN. Keputusan Mendikbud ini pun menuai beragam kritik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat keputusan besar akan menghapusan ujian nasional mulai tahun 2021. Penghapusan didasari karena UN menjadi beban bagi siswa, materi  yang padat dan  siswa hanya berfokus pada hapalan materi dan bukan kompetensi. Nadiem mengatakan, UN yang selama ini menjadi tolok ukur penilaian akan diubah. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti un akan mampu memetakan sekolah berdasar kompetensi minimum yang disiapkan.

Keputusan Mendikbud untuk menghapuskan UN mendapat  tanggapan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Mendikbud diminta memikirkan parameter penilaian siswa setelah ujian nasional dihapus nanti. Penolakan penghapusan UN juga diungkapkan oleh wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. JK menyebutkan jika tidak ada un semangat belajar siswa akan berkurang. Bahkan, pernyataan ini smepat dilontarkan JK sebelum Menteri Nadiem mengumumkan akan menghapuskan UN.

Sebelumnya, wacana penghapusan ujian nasional bukan sekali ini saja muncul. UN sebagai penentu kelulusan kerap menjadi perdebatan, pengaruh mental hingga tujuan pembelajaran membuat pemerhati pendidikan menuntut ujian nasional dihapuskan. Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapuskan ujian nasional mulai tahun 2021 ditanggapi beragam. Ada yang merasa lega meski masih dibutuhkan cara lain untuk mengukur kemampuan siswa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com