Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Kompas.com - 12/12/2019, 20:27 WIB
Puan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang. Dok. DPR RIPuan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Mendikbud Nadiem Makariem tidak buru-buru dalam menerapkan ujian pengganti ujian nasional (UN).

"Jangan terburu-buru. Kita lihat dan jangan sampai merugikan siswa juga orang tuanya," kata Puan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia berharap Nadiem melakukan kajian mendalam untuk mengganti sistem UN. Selain itu, Puan ingin Nadiem menyosialisasikan ujian pengganti UN itu dengan baik kepada publik.

Baca juga: Soal Penghapusan UN, JK: Mau Jadi Bangsa Hebat Harus Lewati Hal Susah

Nadiem diketahui menggagas asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN di 2021.

"Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu," ujarnya.

Selanjutnya, Puan mendorong Nadiem turut memperhatikan peningkatan kualitas para guru.

"Yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN

Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR. Ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan asesmen kompetensi minimum.

Nadiem menyebut UN terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua, dan guru.

Selain itu, UN juga dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X