Ketua MPR Akui Ada Kebingungan soal Amendemen UUD 1945 karena Belum Ada yang Ajukan

Kompas.com - 12/12/2019, 19:10 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui bahwa banyak kebingungan yang dirasakan masyarakat terkait kelanjutan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Apalagi, belum ada satu pun anggota maupun fraksi di MPR mengajukan amendemen UUD 1945 secara tertulis kepada pimpinan MPR.

"Bingung, karena memang belum ada yang mengajukan (amendemen UUD 1945)," kata Bambang di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dengan demikian, kata Bambang, masyarakat juga belum mengetahui pasal apa saja dalam UUD 1945 yang diminta untuk mengalami perubahan.


Baca juga: Bamsoet Buka Kemungkinan KPK Diatur dalam UUD 1945 Lewat Amendemen

Bambang mengatakan, tugas MPR adalah melanjutkan rekomendasi pimpinan MPR periode sebelumnya, yaitu menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk itu, kata dia, MPR membutuhkan sekurang-kurangnya 1/3 dari keseluruhan jumlah anggota MPR untuk mengajukan amendemen UUD 1945 secara tertulis dengan argumentasi yang kuat.

"Dan itu harus lolos dari pengambilan keputusan yang di hadiri 2/3 dan diajukan oleh 1/3. Jadi sebetulnya enggak bingung-bingung amat juga pasti kami akan bergerak dari pengusul ya," ujar dia.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Pratikno Diminta Benahi Koordinasi dengan MPR

Bambang mengakui, isu amendemen UUD 1945 semakin melebar di tengah masyarakat. Ia pun menegaskan, sepuluh pimpinan MPR tidak membahas tentang masa jabatan presiden dan sistem pemilu.

"Tidak ada kita bahas soal periodesasi presiden, tidak ada soal sistem pemilu, kita hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Itu tugas kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, partai-partai besar di MPR harus berkomitmen bahwa amendemen UUD 1945 tidak menyimpang dari rekomendasi pimpinan MPR periode sebelumnya.

"Jaminannya adalah partai-partai besar ini, PDI-P dan Golkar ini sepakat kalau melenceng dari pembahasan amendemen GBHN, maka kami semua akan mengakhiri," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X