Ketua MPR Akui Ada Kebingungan soal Amendemen UUD 1945 karena Belum Ada yang Ajukan

Kompas.com - 12/12/2019, 19:10 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui bahwa banyak kebingungan yang dirasakan masyarakat terkait kelanjutan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Apalagi, belum ada satu pun anggota maupun fraksi di MPR mengajukan amendemen UUD 1945 secara tertulis kepada pimpinan MPR.

"Bingung, karena memang belum ada yang mengajukan (amendemen UUD 1945)," kata Bambang di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dengan demikian, kata Bambang, masyarakat juga belum mengetahui pasal apa saja dalam UUD 1945 yang diminta untuk mengalami perubahan.

Baca juga: Bamsoet Buka Kemungkinan KPK Diatur dalam UUD 1945 Lewat Amendemen

Bambang mengatakan, tugas MPR adalah melanjutkan rekomendasi pimpinan MPR periode sebelumnya, yaitu menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk itu, kata dia, MPR membutuhkan sekurang-kurangnya 1/3 dari keseluruhan jumlah anggota MPR untuk mengajukan amendemen UUD 1945 secara tertulis dengan argumentasi yang kuat.

"Dan itu harus lolos dari pengambilan keputusan yang di hadiri 2/3 dan diajukan oleh 1/3. Jadi sebetulnya enggak bingung-bingung amat juga pasti kami akan bergerak dari pengusul ya," ujar dia.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Pratikno Diminta Benahi Koordinasi dengan MPR

Bambang mengakui, isu amendemen UUD 1945 semakin melebar di tengah masyarakat. Ia pun menegaskan, sepuluh pimpinan MPR tidak membahas tentang masa jabatan presiden dan sistem pemilu.

"Tidak ada kita bahas soal periodesasi presiden, tidak ada soal sistem pemilu, kita hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Itu tugas kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, partai-partai besar di MPR harus berkomitmen bahwa amendemen UUD 1945 tidak menyimpang dari rekomendasi pimpinan MPR periode sebelumnya.

"Jaminannya adalah partai-partai besar ini, PDI-P dan Golkar ini sepakat kalau melenceng dari pembahasan amendemen GBHN, maka kami semua akan mengakhiri," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X