Dinilai Mampu Penuhi Hak Anak, Nadiem Diminta KPAI Tak Turunkan Angka Zonasi Sekolah

Kompas.com - 12/12/2019, 18:50 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti mengkritik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menurunkan persentase zonasi jarak dalam sistem pendidikan, dari 80 persen ke 50 persen.

Menurut Retno, rencana ini tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun Mendikbud terdahulu, Muhadjir Effendy, yang menerapkan sistem zonasi murni hingga mencapai 80 persen.

"Sayangnya di menteri baru, setelah tiga tahun Pak Muhadjir (Effendy) melakukan upaya berdarah-darah agar di daerah bisa menerima sistem zonasi ini selama tiga tahun dan sudah mencapai angka 80 persen untuk zonasi murni yang betul-betul dihitung dengan jarak, tiba-tiba diturunkan hingga 50 persen oleh Pak Nadiem," kata Retno dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Retno mengatakan, sistem zonasi pendidikan sebenarnya telah sejalan dengan konvensi hak anak.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Semakin dekat jarak sekolah dengan rumah siswa, maka, hak-hak anak akan semakin terpenuhi. Hak itu mulai dari hak istirahat, makan, bermain, hingga hak untuk dilindungi dari kekerasan.

"Kita nggak mungkin pungkiri, anak-anak yang dekat rumahnya ke sekolah itu akan aman, terlindungi, cukup istirahat, bisa sarapan, tumbuh kembangnya maksimal," ujar Retno.

Menurut Retno, problem pendidikan di Indonesia sebenarnya bukanlah mengenai zonasi sekolah, melainkan timpangnya angka lembaga pendidikan.

KPAI mencatat, jumlah sekolah dasar (SD) di Indonesia jumlahnya mencapai 148.000. Akan tetapi, jumlah sekolah menengah pertama (SMP) hanya 39.000.

Baca juga: Ini Perbedaan dan Persamaan Sudut Pandang JK dan Nadiem Soal UN

Jumlah itu semakin mengerucut ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah menengah atas (SMA) 13.000 dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 13.000.

Oleh karenanya, alih-alih menurunkan persentase zonasi sekolah, Retno menyebut, ada baiknya pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan jumlah lembaga pendidikan ini.

Sebaliknya, persentase zonasi sekolah seharusnya bisa dikuatkan, bukan justru diturunkan.

"Yang salah bukan zonasinya, tapi yang salah bertahun-tahun kita membiarkan jumlah sekolah negeri bahkan tidak berkembang. Di mana negara bertanggung jawab memenuhi itu?" kata Retno.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Hapus UN, KPAI: UN Jadi Momok, Hapus Saja!

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya menetapkan perubahan mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.

Perubahan ini utamanya menyasar para siswa berprestasi yang ingin menempuh pendidikan di sekolah favorit pilihan mereka dan juga siswa kurang mampu.

"Jadi arahannya untuk kebijakan ke depan adalah sedikit kelonggaran dalam memberikan zonasi. Yang tadinya untuk jalur prestasi hanya (diberi kuota) 15 persen, untuk sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai 30 persen," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Jadi bagi ibu dan bapak, para orangtua yang sangat bersemangat mem-push anaknya mendapatkan nilai baik dan prestasi baik, maka inilah kesempatan bagi mereka buat mendapatkan sekolah yang baik. Yang diinginkan oleh mereka," kata dia.

Nadiem Makarim membandingkan pembagian persentase ini dengan sistem sebelumnya.

PPDB sebelumnya memberikan kesempatan untuk sistem wilayah sebesar minimal 80 persen, untuk jalur prestasi hanya 15 persen dan untuk jalur perpindahan sebesar 5 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA 'Diskon' Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

MA "Diskon" Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Nasional
Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Nasional
Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Nasional
Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X