Dinilai Mampu Penuhi Hak Anak, Nadiem Diminta KPAI Tak Turunkan Angka Zonasi Sekolah

Kompas.com - 12/12/2019, 18:50 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti mengkritik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menurunkan persentase zonasi jarak dalam sistem pendidikan, dari 80 persen ke 50 persen.

Menurut Retno, rencana ini tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun Mendikbud terdahulu, Muhadjir Effendy, yang menerapkan sistem zonasi murni hingga mencapai 80 persen.

"Sayangnya di menteri baru, setelah tiga tahun Pak Muhadjir (Effendy) melakukan upaya berdarah-darah agar di daerah bisa menerima sistem zonasi ini selama tiga tahun dan sudah mencapai angka 80 persen untuk zonasi murni yang betul-betul dihitung dengan jarak, tiba-tiba diturunkan hingga 50 persen oleh Pak Nadiem," kata Retno dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Retno mengatakan, sistem zonasi pendidikan sebenarnya telah sejalan dengan konvensi hak anak.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Semakin dekat jarak sekolah dengan rumah siswa, maka, hak-hak anak akan semakin terpenuhi. Hak itu mulai dari hak istirahat, makan, bermain, hingga hak untuk dilindungi dari kekerasan.

"Kita nggak mungkin pungkiri, anak-anak yang dekat rumahnya ke sekolah itu akan aman, terlindungi, cukup istirahat, bisa sarapan, tumbuh kembangnya maksimal," ujar Retno.

Menurut Retno, problem pendidikan di Indonesia sebenarnya bukanlah mengenai zonasi sekolah, melainkan timpangnya angka lembaga pendidikan.

KPAI mencatat, jumlah sekolah dasar (SD) di Indonesia jumlahnya mencapai 148.000. Akan tetapi, jumlah sekolah menengah pertama (SMP) hanya 39.000.

Baca juga: Ini Perbedaan dan Persamaan Sudut Pandang JK dan Nadiem Soal UN

Jumlah itu semakin mengerucut ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah menengah atas (SMA) 13.000 dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 13.000.

Oleh karenanya, alih-alih menurunkan persentase zonasi sekolah, Retno menyebut, ada baiknya pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan jumlah lembaga pendidikan ini.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X