Dimiskinkan dan Kerja Paksa Dinilai Lebih Efektif Bikin Jera Koruptor

Kompas.com - 12/12/2019, 17:32 WIB
Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menilai bahwa hukuman dimiskinkan atau kerja paksa bagi para koruptor akan lebih efektif diterapkan.

Menurut Jimly, alternatif lain terkait hukuman para koruptor disamping penjara atau hukuman mati dibutuhkan demi efektivitas.

Jimly menilai, hukuman yang ada saat ini, baik penjara maupun hukuman mati mengandung permasalahannya sendiri.

"Kalau mau jadi alternatif boleh saja (hukuman mati), tapi ada aliran yang anti hukuman mati. Hukuman mati itu dianggap terlalu kejam, tidak manusiawi maka alternatifnya ya penjara," kata Jimly usai berbicara di Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Apakah Hukuman Mati Mampu Membuat Jera Koruptor?

Namun, penjara juga tak efektif karena menurut dia, hanya 30 persen saja orang yang bertobat dengan hukuman di penjara.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada alternatif hukuman lain yang dimuat dalam undang-undang (UU).

"Kalau dengan UU, ya KUHAP, KUHP itu kan bisa diubah. Jadi misalnya (hukuman) kerja paksa atau dimiskinkan," kata dia.

"Kalau orang sudah terbukti koruptor maka seluruh harta kekayaan dia boleh dicurigai, maka dia harus membuktikan semua kekayaan yang dia punya itu sah. Kalau tidak sah, diambil alih, disita oleh negara," terang Jimly.

Baca juga: Kata Jusuf Kalla, Hukuman Seumur Hidup bagi Koruptor Sama dengan Hukuman Mati

Menurut Jimly, hal tersebut akan lebih baik menjadi alternatif hukuman daripada penjara atau hukuman mati.

Apalagi, kata dia, hukuman mati saat ini sudah tak populer lagi. Bahkan sudah ada 20 negara yang menghapus pidana mati

"Jadi lebih baik jangan itu (hukuman mati) alternatifnya, itu hanya melampiaskan kemarahan publik saja, tapi kegunaannya tidak ada," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Nasional
Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Nasional
Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Nasional
Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Nasional
Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Jusuf Kalla Terima Penghargaan Keunggulan Diplomasi

Jusuf Kalla Terima Penghargaan Keunggulan Diplomasi

Nasional
Disebut Didukung Amien Rais Jadi Caketum PAN, Ini Kata Mulfachri Harahap

Disebut Didukung Amien Rais Jadi Caketum PAN, Ini Kata Mulfachri Harahap

Nasional
Ketua Komisi III Minta Warga Tanjung Priok Maafkan Ucapan Yasonna Laoly

Ketua Komisi III Minta Warga Tanjung Priok Maafkan Ucapan Yasonna Laoly

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X