Cerita Jimly soal Janji Jokowi Berikan Pidato saat Hari HAM Sedunia

Kompas.com - 12/12/2019, 17:27 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimmly Asshidiqie mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk membuat pidato kemanusiaan untuk memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember.

Janji tersebut, kata Jimly, disampaikan padanya dua tahun lalu. Saat itu, Jimly berbicara kepada Jokowi agar peringatan Hari HAM Sedunia turut digalakkan seperti halnya Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati sehari sebelumnya.

"Saya usulkan sudah sejak 2 tahun lalu, Presiden harus membuat tradisi pidato kemanusiaan (secara resmi) setiap tanggal 10 Desember. Isu HAM itu, isu kemanusiaan global jauh lebih utama dan lebih dulu dari isu korupsi," kata Jimly seusai berbicara di Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Hari HAM dan Keraguan atas Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Berat...

Jimly mengatakan, saat itu Jokowi merespons baik dan malah menyebutkan bahwa dirinya akan melakukan pidato keadilan, bukan pidato kemanusiaan seperti yang diusulkan Jimly.

"Itu dia sudah janji. Janjinya mau pidato keadilan, saya usul pidato kemanusiaan. Dia mau namanya pidato keadilan, tidak apa-apa. Apa saja judulnya itu, yang penting 10 Desember ada pidato," kata dia.

Menurut Jimly, pidato tersebut sedianya dilakukan Jokowi di Istana Negara yang ditujukan kepada masyarakat di seluruh dunia.

Namun, kata Jimly, saat ini peringatan Hari HAM Sedunia gaungnya tertutup oleh peringatan Hari Antikorupsi Sedunia karena keduanya hanya berbeda satu hari saja.

Akibatnya, banyak orang yang lupa terhadap isu HAM yang sebenarnya lebih erat kaitannya dengan kualitas tingkat peradaban.

"Ya korupsi juga sama pentingnya, tapi jangan gara-gara kita mau mendahulukan popularitas korupsi, isu HAM di tinggal," kata dia.

Baca juga: Di Peringatan Hari HAM, Para Aktivis Desak Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Presiden Jokowi sendiri diketahui sudah dua tahun ini tak menghadiri acara peringatan Hari HAM Sedunia.

Sejak menjadi Presiden, Jokowi diketahui terakhir kali menghadiri Peringatan Hari HAM Sedunia pada 2017 di Solo, Jawa Tengah.

Pada tahun 2018 dan 2019, Jokowi mengutus wakilnya untuk hadir dalam peringatan itu.

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X