Sosialisasi Amendemen UUD 1945, Pimpinan MPR Kunjungi Grup Kompas

Kompas.com - 12/12/2019, 17:10 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berkunjung ke Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Dia didampingi CEO Grup Kompas Gramedia Liliek Oetama. KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIKetua MPR RI Bambang Soesatyo berkunjung ke Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Dia didampingi CEO Grup Kompas Gramedia Liliek Oetama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat terus melakukan sosialisasi dan meminta masukan masyarakat terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kali ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Syarief Hasan berkunjung ke Menara Kompas di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Pantauan Kompas.com, kedatangan Bambang dan pimpinan MPR lainnya disambut oleh Chief Executive Officer (CEO) Grup Kompas Gramedia (KG), Lilik Oetama.

Kedatangan Bambang dan dua pimpinan MPR lainnya dalam rangka melanjutkan silaturahim kebangsaan terkait amendemen UUD 1945.


"Kami ke sini ingin sharing, memberikan gambaran kekhawatiran di masyarakat bahwa MPR akan melakukan amendemen, dan itu berpotensi menimbulkan kegaduhan," kata Bambang.

Baca juga: Bertemu Parisada Hindu Darma, MPR Dapat Masukan soal Amendemen UUD

Bambang menekankan, pimpinan MPR periode 2019-2024 memiliki tugas untuk melanjutkan rekomendasi pimpinan MPR sebelumnya, yaitu amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, Bambang mengatakan, ada tiga partai yang tidak ingin amendemen UUD 1945 yaitu PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Nah inilah yang sedang kami kerjakan lima tahun ke depan. Skarang ini kami datang bersilaturahmi ke parpol dan media," ujar dia.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, MPR masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk memutuskan apakah akan melakukan amendemen atau tetap mempertahankan UUD 1945.

Menurut Bambang, amandemen bisa dilakukan tergantung pada suara dari masyarakat, pemerintah, dan media.

"Ini tergantung suara pemerintah dan masyarakat dan media apakah menurut insan pers ini UUD perlu diubah," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X