Ombudsman Sayangkan Rancana Nadiem Turunkan Presentasi Zonasi Jarak Sekolah

Kompas.com - 12/12/2019, 16:42 WIB
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi menyayangkan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang hendak menurunkan presentasi zonasi jarak murni dari 80 persen ke 50 persen.

Menurut Suadi, hal itu menunjukkan kemunduran yang luar biasa dalam bidang pendidikan.

"Saya menyayangkan, saya belum mendalami ya, tapi kalau itu benar, diturunkan itu menurut saya itu kemunduran yang luar biasa," kata Suadi usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Suadi mengatakan, selama ini, cita-cita pemerataan pendidikan belum tercapai.

Kesenjangan pelayanan publik masih terjadi, dan lebih berpihak pada sekolah-sekolah favorit.

Baca juga: Terobosan Merdeka Belajar Nadiem Makarim, Ubah Sistem Zonasi hingga Hapus UN

Oleh karenanya, sistem zonasi wilayah dinilai masih dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan agar tak terfokus pada sekolah yang dinilai baik saja.

"Seharusnya pemerintah pusat bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih memeratakan, karena ada beberapa daerah yang menjadi kantong pelayanan publik pendidikan yang sangat besar. Seperti SMA favorit, SMP favorit di satu lingkungan yang seharusnya diratakan," ujar Suadi.

Jika presentasi zonasi justru diturunkan, Suadi yakin, target pemerintah terkait pemerataan pendidikan tidak akan tercapai.

"Kalau ini diturunkan lagi, berarti banyak yang terbangkalai itu. Saya berharap ini tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: Tidak Hanya Hapus UN, Mendikbud Nadiem Ubah Sistem Zonasi PPDB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan perubahan mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X