KILAS

Dengan Kebijakan Berbasis Riset, Mensos Ingin Putus Rantai Kemiskinan

Kompas.com - 12/12/2019, 15:35 WIB
Menteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos. DOK. BP3SMenteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos.

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah terus berupaya untuk tidak hanya mengeluarkan kebijakan dan program perlindungan sosial serta jaminan sosial saja bagi rakyat yang memerlukan.

Namun, juga mengarahkan kepada upaya pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk itu, Ari, sapaan akrab Juliari, mengatakan perlindungan sosial perlu dikuatkan dan tidak hanya terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

"Jadi pemerintah tidak hanya sekedar menyusun program kerja atau program sosial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan itu tidak ditransfer ke generasi berikutnya,” kata Ari seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2019).

Itu berarti, lanjutnya, kalau orangtuanya miskin, anak atau keturunannya tidak boleh miskin.

Mensos sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Internasional Bidang Riset dan Kebijakan di Jakarta, Selasa malam (11/12/2019).

Baca juga: Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Ari juga menjelaskan kebijakan dan penetapan program kesejahteraan sosial (kesos) memerlukan strategi yang tepat, cepat dan komprehensif.

Menurutnya, kebijakan dan program kesos harus direncanakan dan dimplementasikan untuk menjamin keadilan.

Termasuk, lanjutnya, ketersediaan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan program kesos.

"Untuk ini semua, diperlukan adanya kebijakan perencanaan strategis yang memuat arah, strategi, sasaran dan tujuan serta indikator capaian penyelenggaraan kesejateraan sosial yang terukur,” tuturnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X