Saksi Sebut Teman Akil Mochtar Terima Uang Terkait 2 Sengketa Pilkada

Kompas.com - 12/12/2019, 14:35 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk teman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muhtar Ependy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk teman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muhtar Ependy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pengacara eks Wali Kota Palembang Romi Herton, Kamarussalam alias Polo mengatakan, teman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muhtar Ependy telah menerima uang belasan miliar rupiah terkait urusan sengketa Pilkada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang.

Hal itu disampaikan Polo saat bersaksi untuk Ependy, terdakwa kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada di MK.

Menurut Polo, informasi itu ia dapatkan saat Ependy cerita ke dirinya.

"Setelah Pak Akil Mochtar ditangkap KPK kemudian Pak Ependy diperiksa KPK. Setelah ada pemeriksaan Pak Ependy ini ada pulang kampung ke daerahnya Pontianak berdua sama yang namanya Bang Iwan, saya manggilnya, Tapi nama lengkapnya saya enggak ingat dia kepala cabang Bank Kalbar di Jakarta," kata Polo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Selain Rp 10 Miliar, Saksi Mengaku Diminta Teman Akil Mochtar Siapkan Rp 5 Miliar untuk Big Boss

"Di situ bertiga sambil ngobrol-ngobrol, dari situ saya tahu bahwasanya Pak Ependy ini ada menerima duit dari Palembang dan Empat Lawang," lanjut Polo.

Polo mengatakan, saat itu ia bersama Ependy dan Iwan sedang berbincang-bincang di rumahnya. Menurut Polo, uang yang diterima oleh Ependy sekitar Rp 15 miliar dari urusan sengketa Pilkada tersebut.

"Waktu itu saya tanya kok banyak sekali, untuk siapa aja. Dibilang ini untuk bagi-bagi ke hakim lain, kata Pak Muhtar Ependy. Terus Bang Iwan nyeletuk, loh kalau untuk hakim kenapa dibelikan rumah dan tanah. Langsung Pak Muhtar enggak cerita lagi. Kami juga enggak nanya lagi," ujar dia.

Polo mengungkapkan ada istilah "Sintua" yang pernah disebutkan Ependy ketika berbicara dengannya.

Baca juga: Eks Bupati Empat Lawang Akui Diminta Teman Akil Mochtar Siapkan Rp 10 M untuk Urus Sengketa Pilkada

"Itu sebenarnya panggilan untuk orang yang dihormati, yang dituakan. Istilah itu mengarah ke Akil Mochtar," ujar Polo.

Dalam kasus ini, Muhtar Ependy didakwa bersama-sama Akil menerima suap dengan jumlah bervariasi terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X