Mantan Ketua MK Sebut Ada Peluang Perbaiki Warisan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 12/12/2019, 13:25 WIB
Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah memiliki peluang untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Hal tersebut disampaikan Jimly saat menjadi pembicara di Semiloka Nasional bertajuk "Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia", di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Menurut Jimly, saat ini kinerja penegakan HAM tengah menurun karena kondisi politik. Namun, dalam lima tahun ke depan ada peluang, dikarenakan ada banyak terobosan yang terjadi dalam lima tahun ini.

"Melihat komposisi politik yang ada banyak terobosan, biasanya diikuti terabasan, banyak kacaunya," ucap Jimly.

"Tapi kalau dimanfaatkan untuk menata infrastuktur, sosial, politik jangka panjang bagus. Termasuk, peluang untuk menyelesaikan warisan HAM masa lalu yang tak kunjung selesai," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Komitmen Kejaksaan Agung Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Jimly mengatakan, dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung saling lempar bola selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, dia berharap akan ada terobosan bahkan terabasan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kendala itu.

"Jadi belum kita urus dengan benar human right ini," kata dia.

Dampak terabasan

Menurut Jimly, walaupun dalam lima tahun ke depan nanti akan ada sejumlah terobosan, namun perlu diwaspadai adanya ancaman akibat terabasan yang dilakukan pemerintah.

Salah satu ancaman itu bisa jadi berupa pelanggaran HAM.

"Kasus pelanggaran HAM akan banyak, cuma ada peluang untuk lakukan perbaikan untuk kepentingan jangka panjang," kata dia.

Namun, jika strategi tepat dilakukan pemerintah, bisa jadi berbagai upaya terabasan dapat menjadi solusi dalam membenahi pelanggaran HAM di masa lalu.

"Ada peluang kalau kita pandai memainkannya, maka kasus-kasus masa lalu akan beres," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X