Mantan Ketua MK Sebut Ada Peluang Perbaiki Warisan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 12/12/2019, 13:25 WIB
Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Ketua MK Jimly Asshidiqie saat berbicara dalam Semiloka Nasional Komnas HAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah memiliki peluang untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Hal tersebut disampaikan Jimly saat menjadi pembicara di Semiloka Nasional bertajuk "Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia", di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Menurut Jimly, saat ini kinerja penegakan HAM tengah menurun karena kondisi politik. Namun, dalam lima tahun ke depan ada peluang, dikarenakan ada banyak terobosan yang terjadi dalam lima tahun ini.

"Melihat komposisi politik yang ada banyak terobosan, biasanya diikuti terabasan, banyak kacaunya," ucap Jimly.

"Tapi kalau dimanfaatkan untuk menata infrastuktur, sosial, politik jangka panjang bagus. Termasuk, peluang untuk menyelesaikan warisan HAM masa lalu yang tak kunjung selesai," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Komitmen Kejaksaan Agung Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Jimly mengatakan, dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung saling lempar bola selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, dia berharap akan ada terobosan bahkan terabasan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kendala itu.

"Jadi belum kita urus dengan benar human right ini," kata dia.

Dampak terabasan

Menurut Jimly, walaupun dalam lima tahun ke depan nanti akan ada sejumlah terobosan, namun perlu diwaspadai adanya ancaman akibat terabasan yang dilakukan pemerintah.

Salah satu ancaman itu bisa jadi berupa pelanggaran HAM.

"Kasus pelanggaran HAM akan banyak, cuma ada peluang untuk lakukan perbaikan untuk kepentingan jangka panjang," kata dia.

Namun, jika strategi tepat dilakukan pemerintah, bisa jadi berbagai upaya terabasan dapat menjadi solusi dalam membenahi pelanggaran HAM di masa lalu.

"Ada peluang kalau kita pandai memainkannya, maka kasus-kasus masa lalu akan beres," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X