Patuhi MK, PDI-P Tak Akan Usung Eks Koruptor pada Pilkada 2020

Kompas.com - 12/12/2019, 13:16 WIB
Bambang Wuryanto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIBambang Wuryanto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Bambang Wuryanto memastikan, PDI Perjuangan akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Diketahui, UU Pilkada tersebut menyatakan bahwa eks koruptor boleh maju pada pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara.

Menurut Bambang, putusan MK tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Fraksi PDI-P.

"Kita ikuti rumusan MK ya. Kami tolak? Enggak. Karena itu putusan bersifat final dan mengikat. Tetapi bahwa partai menyikapi ini. Setiap partai pasti punya sikap," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: MK Dinilai Tetap Perhatikan Hak Eks Koruptor dalam Putusannya

Bambang mengatakan, meskipun putusan MK itu mengizinkan eks koruptor maju pada pilkada, PDI-P masih berpegang pada keputusan terakhir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yaitu tidak mengusung mantan terpidana korupsi pada pilkada.

"Sudah lihat sendiri Ibu Ketua Umum, gitu loh, declare-nya clear untuk caleg tidak diizinkan kemarin, pilkada juga tidak diizinkan kemarin," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Megawati pasti akan menyampaikan pandangannya terkait putusan terbaru MK tersebut dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Di dalam DPP biasanya rapat partai itu kalau ada Ibu Ketua Umum kita berdebat dulu, kemudian ibu mengatakan keputusan ini," lanjut dia.

Baca juga: DPR Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Eks Koruptor Maju Pilkada

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perkara ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X