Kompas.com - 12/12/2019, 12:47 WIB
Bambang Wuryanto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIBambang Wuryanto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, hari ini mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Solo 2020 via PDI Perjuangan (PDI-P).

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto menegaskan penjaringan calon berlangsung adil.

"Kalau dalam proses penjaringannya di partai ini equal treatment. Semua diperlakukan sama. Mohon izin, tentu Mas Gibran tidak diberikan karpet merah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Iriana Lepas Pemberangkatan Gibran Daftar Calon Wali Kota Solo

Menurutnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Bambang mengatakan Gibran pun bakal bersaing dengan kandidat lain.

"Hari ini daftar, datang, nanti juga ada yang daftar lagi. Ini kan Kamis Legi. Hari baik bagi orang Solo. Pasti banyak yang daftar," jelasnya.

Ia menyebut keputusan soal pasangan calon yang akan akan diusung PDI-P di Pilkada Solo akan ditetapkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Bambang menyatakan kader PDI-P akan patuh pada apa pun keputusan Megawati. Apakah Gibran akan diprioritaskan?

Baca juga: Gibran Siap Bawa Solo Melompat Lebih Maju

"Bahwa kewenangan memberikan rekomendasi bagi paslon itu ada di tangan dewan partai yang dipimpin Ibu Ketua Umum. Hal-hal yang sangat khusus pasti ketua umum ambil keputusan," tutur Ketua DPP PDI-P bidang Pemenangan Pemilu itu.

"Apa yang disebut khusus? Pemahaman saya, jika keputusannya berdampak pada skala nasional maka Ibu yang ambil keputusan. Kalau kami DPP enggak. Kira-kira panjenengan Gibran ini berdampak nasional enggak? Nah Anda saja nanya. Ya berarti berdampak nasional. Lha wong putra presiden, mau ngomong apa," lanjut Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X