Kamis Ini, KPK Periksa Bos Perum Perindo soal Suap Kuota Impor Ikan

Kompas.com - 12/12/2019, 11:40 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kamis (12/12/2019), kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Perum Perindo Farida Mokodonpit.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Farida akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait kuota impor ikan yang melibatkan mantan Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RSU (mantan Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda)," kata Febri dalam keterangan pers.

Baca juga: Kasus Impor Ikan di Perum Perindo, KPK Panggil Dirjen Kementerian Perdagangan

Dalam pemeriksaan Kamis ini, Farida akan diperiksa atas statusnya sebagai mantan Direktur Operasi Perum Perindo.

Pemanggilan hari ini juga bukan pemanggilan pertama terhadap Farida. Pada Senin (7/10/2019) lalu, Farida sudah sempat memenuhi panggilan KPK.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait proses dan prosedur impor ikan yang diketahui saksi di Perum Perindo," kata Febri usai pemeriksaan Farida ketika itu.

Selain Farida, penyidik juga dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi lain dalam kasus suap impor ikan pada Kamis ini.

Ketiga saksi itu adalah Komisaris PT Inti Samudra Hasilindo Richard Alexander Anthony, Direktur PT Transforme Venture Capital Cana Asia Limited Desmond Previn, dan seorang ibu rumah tangga bernama Efrati Purwantika.

Baca juga: Kasus Impor Ikan, KPK Panggil Dirut Baru Perum Perindo

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa sebagai tersangka kasus suap terkait kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem.

Dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima uang suap senilai Rp 1.300 dari setiap kilogram ikan salem yang diimpor PT Navy Arsa Sejahtera (PT NAS).

Adapun, Risyanto menjanjikan kuota impor kepada PT NAS sebanyak 250 ton pada Mei 2019 dengan tambahan 500 ton untuk Oktober 2019. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X