Kompas.com - 12/12/2019, 11:09 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (18/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (18/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

Atas putusan tersebut, Perludem berharap Pilkada 2020 dapat menghadirkan calon yang bersih dan bebas dari rekam jejak korupsi.

Pasalnya, MK menyatakan bahwa seorang mantan narapidana hanya dapat mencalonkan diri di Pilkada, 5 tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara.

"Ke depan, kami berharap, Pilkada serentak 2020 di 270 daerah benar-benar bisa menghadirkan calon yang bersih dan antikorupsi sehingga bisa berkonsentrasi membangun daerah secara maksimal dengan perspektif pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Bui, Simak Putusan MK Ini...

Pasca-putusan ini, Perludem berharap, ada langkah ekstra yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, khususnya dalam mengatur teknis pelaksanaan pilkada.

Perludem mendesak KPU segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Revisi ini harus segera dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme teknis pencalonan, khususnya bagi mantan terpidana yang akan menjadi calon.

"Selain itu, KPU perlu juga segera mensosialisasikan Peraturan KPU tersebut, yang sesuai dengan putusan MK," ujar dia.

Baca juga: DPR Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Eks Koruptor Maju Pilkada

Perludem mendorong KPU membuat pengaturan yang memungkinkan partai politik melakukan penggatian atas calon yang terkena OTT KPK dengan alasan calon tersebut berhalangan tetap.

Sebab, dengan ditangkap oleh KPK, calon tidak bisa melakukan kampanye. Dengan demikian, calon yang terkena OTT KPK itu tidak bisa lagi melakukan proses pencalonan secara permanen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.