Soal Gibran dan Bobby, Sekjen PDI-P Pastikan Gunakan Asas Kesetaraan

Kompas.com - 12/12/2019, 08:37 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYASekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa proses seleksi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution sebagai bakal calon kepala daerah mengedepankan prinsip kesetaraan.

"Jadi seluruh proses pencalonan itu dengan prinsip-prinsip kesetaraan warga negara," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Diketahui, Gibran terjun ke dalam pentas pilkada serentak 2020 pada pertarungan calon wali kota Solo, sedangkan Bobby akan berkompetisi dalam pertarungan calon wali kota Medan.

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, saat meminta doa restu kepada eyang putrinya, Sudjiatmi Notomihardjo di kediamannya pada Rabu (11/12/2019). Istimewa Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, saat meminta doa restu kepada eyang putrinya, Sudjiatmi Notomihardjo di kediamannya pada Rabu (11/12/2019).
Baca juga: Bukan ke Jokowi, Gibran Minta Restu ke Eyang Sebelum Daftar Calon Wali Kota

Keduanya sama-sama menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik.

Hasto menegaskan, partainya akan mengutamakan hasil proses seleksi internal meskipun Bobby dan Gibran merupakan bagian dari keluarga Presiden Jokowi.

"Terkait keputusan pencalonan merupakan hal yang berbeda ya. Karena, di sini kita melihat hasil psikotesnya, Mas Gibran juga harus ikut psikotes," kata Hasto.

"Semua yang bergabung ke PDI Perjuangan harus mengikuti psikotes dan nanti yang direkomendasikan (menjadi calon kepala daerah) harus mengikuti sekolah partai yang dirangkai DPP," sambung dia.

Baca juga: Gibran Akan Diarak Barongsai Saat Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo

Nantinya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan keputusan mengenai semua orang yang mendaftarkan diri di PDI-P.

Keputusan akan diumumkan pada saat pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) I dan sekaligus peringatan HUT ke-47 PDI-P pada 10 hingga 12 Januari 2020 di Jakarta.

"Kami kan belum mengambil keputusan. Semua yang mendaftar kami perlakukan sama dan keputusan diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami memberikan analisis data-data survei dan psikotes," ucap Hasto.

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution saat berkunjung ke kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Mongosidi Medan pada Selasa (10/9/2019)Dok: Humas Nasdem Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution saat berkunjung ke kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Mongosidi Medan pada Selasa (10/9/2019)
Baca juga: Jawaban Bobby Nasution soal Tudingan Tengah Membangun Politik Dinasti

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Nasional
Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Nasional
Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Nasional
Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X