Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2019, 04:53 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku dapat memahami keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

Namun, SBY mempertanyakan sumber anggaran untuk membiayai pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu.

"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan saksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" kata SBY dalam pidato refleksi pergantian tahun di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

SBY pun berkisah, saat menjabat sebagai Presiden RI ke-6, pernah memiliki niat membangun ibu kota di luar Jakarta.

Namun, dia mengatakan kala itu kondisi ekonomi tak memungkinkan.

"Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan," tuturnya.

Oleh karena itu, SBY berharap pemerintah dapat menjelaskan kepada publik secara detail mengenai rencana pembangunan ibu kota baru.

Baca juga: Pindah Ibukota Jadi Solusi Ekonomi RI yang Jawa Sentris?

Sebab, menurut SBY, membangun ibu kota artinya juga membangun kehidupan. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik.

"Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna," kata SBY.

"Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," ujarnya.

Kompas TV

Di awal bulan desember ini sejumlah wilayah di tanah air mulai memasuki musim hujan. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diimbau untuk selalu waspada. Termasuk warga ibukota Jakarta.

Bicara soal banjir di Jakarta tidak bisa lepas dari yang namanya Bendung Katulampa. Bendungan yang dibangun pada tahun 1889 ini berfungsi untuk mengatur debit air dari wilayah Bogor ke wilayah yang lebih rendah.

Bendungan biasanya digunakan untuk menampung cadangan air pada daerah tertentu. Berbeda dengan Bendung Katulampa yang fungsinya sebagai sistem peringatan bencana pada aliran Sungai Ciliwung. Selain itu, bermanfaat juga untuk mengaliri sungai Kali Baru yang menjadi sistem pengairan warga sekitar hingga ke Istana Bogor.

Terbagi dalam dua bagian, yaitu empat buah pintu air di aliran Sungai Ciliwung dan lima buah pintu air di aliran Sungai Kali Baru. Pintu air pada sungai Ciliwung disebut sebagai pembuangan dan pintu pada Kali Baru sebagai pengairan.

Sebagai sistem peringatan bencana, bendung Katulampa memiliki alat ukur TMA. Memiliki angka maksimal pada ketinggian 250cm untuk aliran Sungai Ciliwung. Sedangkan ketinggian maksimal 70cm untuk aliran sungai Kali Baru.

Membuka pintu air juga membutuhkan kunci khusus. Untuk pintu air pada aliran sungai Ciliwung dibuka dengan sistem hidrolik. Sedangkan pada aliran sungai Kali Baru masih memakai sistem buka manual dengan bobot kunci seberat 20 kilogram.

Dekat dengan Sungai Ciliwung, menjadikan warga membuat tempat cuci dan mandi di pinggir sungai. Tepatnya di RT 03 RW 09 Kampung Katulampa. Banyak bapak-bapak yang juga memancing atau mengambil ikan melalui tempat pemandian itu.

Jika tidak sedang musim hujan, aliran air Sungai Ciliwung atau Kali Baru akan tampak jernih. Sehingga banyak warga terutama anak-anak yang mandi dan memancing di sungai itu. Selain itu juga terdapat permainan arung jeram menggunakan ban mobil bagian dalam di aliran Kali Baru.

Bendung Katulampa dibangun sejak jaman Belanda. Tercatat perawatan atau perbaikan pada bendungan itu dilakukan pada tahun 2010. Perbaikan dilakukan untuk mengganti gir atau roda pada pintu air sungai Ciliwung. Agar gir dan engsel tidak berkarat, maka harus dilakukan perawatan secara berkala. Dilakukan seminggu hingga dua minggu sekali, menggunakan minyak solar. Jurnalis KompasTV Cindy Permadi akan bercerita lebih lengkap tentang Bendung Katulampa.

#BendungKatulampa #BanjirJakarta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com