PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Kompas.com - 11/12/2019, 21:09 WIB
Ilustrasi media sosial THINKSTOCKS/IPOPBAIlustrasi media sosial

KALAU saja Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2012 tidak diganti, hingga kini OTT (over the top) seperti Google, Twitter, Instagram, dan Facebook, masih bisa seenaknya memuat konten negatif soal agama, pornografi, hoaks, penyebaran paham terorisme, dan sebagainya.

Apalagi, PP tersebut hanya mewajibkan PSTE ( penyelenggara sistem dan transaksi elektronik) lingkup layanan publik yang mendaftar, sementara untuk layanan privat tidak wajib mendaftar.

Maka, ramai-ramai OTT tadi menyatakan diri sebagai PSE ( penyelenggara sistem elektronik) lingkup privat sehingga tidak perlu mendaftar ke pemerintah RI. Lagipula PP itu tidak menyebut soal sanksi terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Akibatnya jika misal mereka memuat konten-konten negatif tadi, pemerintah hanya mampu mengimbau agar konten itu dihapus atau diblokir.

Baca juga: Jokowi Teken PP Pencegahan Terorisme serta Perlindungan bagi Aparat hingga Keluarganya

Sejak 10 Oktober 2019 telah terbit PP Nomor 71 tahun 2019 tentang hal yang sama, tetapi dengan pengaturan yang lebih ketat, khususnya yang menyangkut kewajiban mendaftarkan diri bagi PSE.

PP yang mulai efektif berlaku pada 10 Oktober 2020 itu memberi kejelasan dan keterjangkauan dalam penerapan kedaulatan negara terhadap data dan mengedepankan tanggung jawab penuh PSE.

Berlakunya PP 71/2019, membuat PSE terpaksa memiliki cyber squad untuk mengawasi konten yang masuk dan segera memblokir konten-konten negatif yang muncul sebelum pemerintah RI menemukannnya.

Karena jika pemerintah lebih dulu menemukan, PSE akan kena denda yang jumlahnya sekitar Rp 100 juta per satu konten.

Baca juga: Akun Twitter @digeeembok Dilaporkan VP Awak Kabin Garuda Indonesia ke Polisi

PP 71/2019 mengatur pendekatan pengaturan soal kriteria dan batasan PSE lingkup publik dan lingkup privat, dan pengaturan penempatan pusat data dan sistem PSE secara lebih terukur dan pasti yang menghilangkan keraguan atas kewajiban mereka mendaftar.

PP ini mengatur bahwa PSE lingkup publik meliputi instansi pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X