Moch S. Hendrowijono
Pengamat Telekomunikasi

Mantan wartawan Kompas yang mengikuti perkembangan dunia transportasi dan telekomunikasi.

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Kompas.com - 11/12/2019, 21:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KALAU saja Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2012 tidak diganti, hingga kini OTT (over the top) seperti Google, Twitter, Instagram, dan Facebook, masih bisa seenaknya memuat konten negatif soal agama, pornografi, hoaks, penyebaran paham terorisme, dan sebagainya.

Apalagi, PP tersebut hanya mewajibkan PSTE (penyelenggara sistem dan transaksi elektronik) lingkup layanan publik yang mendaftar, sementara untuk layanan privat tidak wajib mendaftar.

Maka, ramai-ramai OTT tadi menyatakan diri sebagai PSE (penyelenggara sistem elektronik) lingkup privat sehingga tidak perlu mendaftar ke pemerintah RI. Lagipula PP itu tidak menyebut soal sanksi terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Akibatnya jika misal mereka memuat konten-konten negatif tadi, pemerintah hanya mampu mengimbau agar konten itu dihapus atau diblokir.

Baca juga: Jokowi Teken PP Pencegahan Terorisme serta Perlindungan bagi Aparat hingga Keluarganya

Sejak 10 Oktober 2019 telah terbit PP Nomor 71 tahun 2019 tentang hal yang sama, tetapi dengan pengaturan yang lebih ketat, khususnya yang menyangkut kewajiban mendaftarkan diri bagi PSE.

PP yang mulai efektif berlaku pada 10 Oktober 2020 itu memberi kejelasan dan keterjangkauan dalam penerapan kedaulatan negara terhadap data dan mengedepankan tanggung jawab penuh PSE.

Berlakunya PP 71/2019, membuat PSE terpaksa memiliki cyber squad untuk mengawasi konten yang masuk dan segera memblokir konten-konten negatif yang muncul sebelum pemerintah RI menemukannnya.

Karena jika pemerintah lebih dulu menemukan, PSE akan kena denda yang jumlahnya sekitar Rp 100 juta per satu konten.

Baca juga: Akun Twitter @digeeembok Dilaporkan VP Awak Kabin Garuda Indonesia ke Polisi

PP 71/2019 mengatur pendekatan pengaturan soal kriteria dan batasan PSE lingkup publik dan lingkup privat, dan pengaturan penempatan pusat data dan sistem PSE secara lebih terukur dan pasti yang menghilangkan keraguan atas kewajiban mereka mendaftar.

PP ini mengatur bahwa PSE lingkup publik meliputi instansi pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah.


Tidak dapat diakses

Sementara PSE lingkup privat diatur dan diawasi kementerian atau lembaga berdasarkan aturan perundangan yang memiliki atau menawarkan portal, situs, aplikasi daring lewat internet di wilayah RI yang digunakan untuk berbagai keperluan bisnis.

Misalnya PSE yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan perdagangan barang atau jasa, transkasi keuangan, pengiriman materi atau muatan digital berbayar lewat portal atau situs, surel atau aplikasi lain ke perangkat pengguna.

Mesin pencari, mengoperasikan layanan komunikasi SMS, suara dan video, surel, percakapan dalam platform digital, jejaring dan medsos masuk kriteria ini, selain penyedia berbagai bentuk informasi elektronik, permainan atau kombinasinya.

PSE lingkup privat bebas melakukan kegiatannya dengan kewajiban memastikan efektivitas pengawasan pemerintah dan harus memberi akses dalam rangka penegakan hukum.

PSE lingkup layanan publik diwajibkan melakukan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di dalam negeri dengan pengecualian terbatas.

Kedua jenis PSE diberi waktu sampai Oktober 2020 untuk memenuhi kewajiban pendaftaran, jika dilanggar ada ancaman sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, penghentian layanan (blokir) sementara, pemutusan akses atau dikeluarkan dari daftar.

Kewajiban daftar tidak bisa dihindari, karena tanpa mendaftarkan diri layanan PSE tidak bisa diakses di wilayah RI. Demikian pula PSE terdaftar yang tidak menunaikan sanksi administratifnya akan diputus aksesnya di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam PP 71/2019 ada sekitar 29 pasal, mulai dari pasal 4 hingga pasal 98 yang mengatur ketatnya pengawasan negara dengan berbagai sanksi, yang besaran dendanya akan diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo. [Moch S Hendrowijono, wartawan Kompas (1974 – 2005), Pengamat masalah transportasi dan telematika]

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.