Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Kompas.com - 11/12/2019, 21:03 WIB
SBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANISBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Partai Demokrat, menurut SBY, tak ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,9 persen, seperti yang diperkirakan Bank Dunia.

Hal ini disampaikan SBY dalam pidato refleksi pergantian tahun yang bertajuk "Indonesia 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan" di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk. Terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini," ujar SBY.

"Yang penting, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai," ujar Presiden keenam RI ini.

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Menurut SBY, pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat yang sulit didapat.

"Jika ekonomi kita tumbuh rendah, di bawah 6 persen misalnya, lapangan pekerjaan baru memang sulit didapat. Penghasilan dan daya beli rakyat sulit ditingkatkan. Angka kemiskinan juga tak mudah untuk diturunkan," kata SBY.

Saran SBY

Partai Demokrat kemudian memberikan dua saran kepada pemerintah yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan itu.

Pertama, investasi dunia usaha harus ditingkatkan. Tidak hanya BUMN, swasta pun perlu mendapat peluang bisnis yang lebih besar.

"Karenanya, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi kita," ujar SBY.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Kedua, SBY dan Partai Demokrat menyarankan agar belanja konsumen dijaga, bahkan perlu ditingkatkan, baik itu belanja pemerintah atau konsumsi rumah tangga.

"Jangka panjang, pemerintah perlu melakukan segala upaya untuk meningkatkan pertumbuhan kita," kata SBY.

"Demokrat melihat peluang peningkatan sumbangan sektor industri pada pertumbuhan. Utamanya melalui industri manufaktur yang berbasiskan pertanian dan sumber daya mineral. Juga sektor perdagangan, konstruksi dan kepariwisataan," ujar dia.

SBY pun mendukung tekad Jokowi agar Indonesia keluar dari jebakan penghasilan menengah atau middle income trap pada 2045. Hal itu bisa dicapai setidaknya jika pertumbuhan ekonomi berhasil ditingkatkan.

Baca juga: SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Dia pun memperlihatkan hasil yang dicapai pemerintahannya selama 2004-2014.

"Pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 persen setahun akan membuat pendapatan per kapita naik dua kali lipat dalam 10 tahun. Insya Allah Indonesia bisa," ujar SBY.

"Kita punya success story. Dalam waktu 10 tahun (2004 - 2014) income per kapita kita naik tuga kali lipat lebih, dari 1.100 dollar AS menjadi 3.500 dollar AS," tutur SBY.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Nasional
31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X