Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy mendukung program "Merdeka Belajar" yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

"Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Kalau ada menteri baru kok kemudian tak ada perubahan, itu apa artinya begitu. Makanya ya harus ada perubahan," kata Muhadjir.

Ia lantas mengenang pengalaman sebagai Mendikbud pada periode pemerintahan sebelumnya.

Saat itu, Muhadjir mencoba mencari hal-hal yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut dia, sebagai menteri baru memang harus bisa menyelami kondisi dan persoalan secara mendetail.

Sebab, hal itu terkait dengan kebijakan yang akan diambil nantinya.

"Kebijakan itu bagian dari pilihan. Dalam kebijakan ada political gain dan ada political loss. Maka tidak ada kebijakan yang sempurna," ujar Muhadjir.

Baca juga: Tidak Hanya Hapus UN, Mendikbud Nadiem Ubah Sistem Zonasi PPDB

Terlebih, kata dia, ketika suatu kebijakan sudah berlangsung sangat lama. Tentu ada penyimpangan dan perubahan dalam penerapannya.

"Oleh karena itu, kebijakan yang 20 tahun lalu bagus harus dievaluasi. Yang penting niat harus baik. Bukan untuk gagah-gagahan agar kelihatan baru," ujar Muhadjir mengingatkan.

Ia lalu menyinggung kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang akan dilakukan Nadiem.

Dia menyarankan agar sisi rasionalitas dari kebijakan ini bisa dijaga. Dengan demikian, saat akan diaplikasikan, kebijakan tersebut telah benar-benar matang dan bermanfaat bagi semua pihak.

"Misalnya Mas Mendikbud sudah menyampikan soal UN yang dihapus. Bagi saya itu tidak apa-apa, yang penting isinya," ujar dia. 

"Termasuk tadi soal evaluasi (kompetensi) yang formatif (di tengah) dan sumatif (di akhir dalam mekanisme pengganti UN) yang sangat teoritis sekali. Enggak ada evaluasi yang formatif saja, juga enggak ada yang sumatif saja. Jadi harus punya fungsi dua ya," kata Muhadjir.  

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional.