Mendikbud Nadiem Hapus UN, KPAI: UN Jadi Momok, Hapus Saja!

Kompas.com - 11/12/2019, 19:52 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menilai bahwa ujian nasional ( UN) sudah menjadi momok bagi para siswa di Indonesia.

Oleh karena itu, KPAI menyambut baik rencana pemerintah menghapus UN.

"UN sudah jadi momok, hapus saja!" ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti kepada Kompas.com, Rabu (11/12/2019)

Penghapusan UN, kata dia, akan berdampak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang di sebagian daerah masih menggunakan nilai UN sebagai tolok ukur.


Baca juga: Nadiem Jawab Kritik Jusuf Kalla soal Penghapusan UN

Sebab, saat ini masih banyak daerah yang menerapkan PPDB dengan berpatokan pada nilai UN, contohnya adalah Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan penghapusan UN dan tetap mempertahankan evaluasi tapi tidak di kelas ujung patut diapresiasi, tetapi akan lebih baik jika sampling," kata dia.

Namun, kata dia, dihapusnya UN kemungkinan akan sulit diterapkan apabila cara mengajar guru di Indonesia tidak berubah.

Terlebih, dalam 25 tahun terakhir, para guru masih menerapkan metode mengajar dengan mengedepankan hafalan, atau bukannya nalar dan budaya baca.

Para guru itu sendiri yang tidak memiliki budaya membaca sebagai ujung tombak perubahan.

"Guru berkualitas, siswanya juga berkualitas. Kalau para guru dan siswa berkualitas, maka sekolah pasti berkualitas. Jadi kuncinya di guru," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Sambut Positif Gebrakan Nadiem Hapus UN

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme UN.

Menurut dia, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada tahun 2021 mendatang.

"Tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka  Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Nasional
Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X