Gibran dan Bobby Ikut Pilkada, PDI-P: Politik Dinasti itu Biasa

Kompas.com - 11/12/2019, 19:43 WIB
Putra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPutra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

"Begitu jadi presiden, dicintai rakyat, elu mau ngomong ape? Jadi ini soal, enggak usah ngomongin nepotisme, semua punya hak yang sama," kata dia.

"Dan kalau Gibran dilahirkan sebagai anaknya Jokowi, beruntunglah dikau. Kalau diangkat jadi anak Mega, beruntunglah dikau, kalau Bambang Pacul dilahirkan sebagai seorang anak tentara, ya beruntunglah saya jadi kayak preman, kan begitu," katanya.

Baca juga: Jawaban Bobby Nasution soal Tudingan Tengah Membangun Politik Dinasti

Bambang menambahkan, terdapat tiga aspek yang tidak boleh dilewatkan Gibran dan Bobby saat maju dalam Pilkada serentak 2020, yakni karakter, kompetensi, dan kapasitas.

Menurutnya, tiga aspek itu menjadi keputusan saat keduanya mendapat kepercayaan PDI-P untuk maju di Pilkada serentak 2020.

"Kalau lapangan clear, itu oke, jempol, kompetensi oke, cc-nya tinggi, bukan cuma 1.100 (CC). Tapi ini jet, cc-nya 6.000, tapi itu semua setelah keputusan lapangan ya, clear," tutur Bambang.

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengembangkan politik dinasti.

Hal itu menyusul rencana anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah.

"Memang kalau ada dinasti ya distorsi akan besar, jadi saya kira alangkah baiknya jangan mengembangkan dinasti. Tapi, benar-benar berbasiskan merit system," kata Sohibul di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Ia mengatakan, pemerintah memang menganut sistem demokrasi di dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Akan tetapi, Sohibul berharap, sistem demokrasi yang dikembangkan tak hanya berdasarkan prosedural semata, tetapi juga secara substansial.

"Tentunya harus terbebas dari distorsi. Memang, kalau ada dinasti ya distorsi akan besar," kata dia.

 

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.