Kompas.com - 11/12/2019, 17:06 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ?Merdeka Belajar?, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). DOK. KEMENDIKBUDMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ?Merdeka Belajar?, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan perubahan mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.

Perubahan ini utamanya menyasar para siswa berprestasi yang ingin menempuh pendidikan di sekolah favorit pilihan mereka dan juga siswa kurang mampu.

"Jadi arahannya untuk kebijakan ke depan adalah sedikit kelonggaran dalam memberikan zonasi. Yang tadinya untuk jalur prestasi hanya (diberi kuota) 15 persen, untuk sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai 30 persen," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Jadi bagi ibu dan bapak, para orangtua yang sangat bersemangat mem-push anaknya mendapatkan nilai baik dan prestasi baik, maka inilah kesempatan bagi mereka buat mendapatkan sekolah yang baik. Yang diinginkan oleh mereka," lanjut dia.

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, FSGI Soroti Sistem Zonasi dan Penghapusan UN

Kemudian, Nadiem mengungkapkan masih ada persentase sebesar 70 persen yang tersisa untuk PPDB.

Persentase itu lalu dibagi lagi menjadi sebanyak minimal 50 persen diperuntukkan bagi sistem wilayah.

"Lalu jalur afirmasi (untuk siswa kurang mampu) diberikan kesempatan sebanyak 15 persen. Terakhir, ada kesempatan untuk jalur pindahan sebanyak 5 persen," paparnya.

Nadiem membandingkan pembagian persentase ini dengan sistem sebelumnya.

PPDB sebelumnya memberikan kesempatan untuk sistem wilayah sebesar minimal 80 persen, untuk jalur prestasi hanya 15 persen dan untuk jalur perpindahan sebesar 5 persen.

Baca juga: Cerita Ganjar Pranowo Lobi Menteri Pendidikan soal Zonasi Sekolah

Perubahan mekanisme zonasi ini, kata Nadiem, sangat penting tetapi ada berbagai daerah yang mengalami kesulitan dalam penerapannya.

"Tidak semua daerah itu bisa menerapkan sistem zonasi yang sangat rigid. Jadi kami ingin menciptakan kebijakan yang bisa melaksanakan semangat zonasi, yakni pemerataan bagi semeua murid untuk bisa dapatkan kualitas pendidikan yang baik tapi juga bisa mengakomodasi perbedaan situasi di daerah," ujarnya.

"Selain itu, juga untuk mengkompromikan antara kebutuhan pemerataan yang adil bagi semua jenjang ekonomi, kompromi kepada siswa yang bekerja keras untuk mencapai prestasi baik angka di kelas maupun lomba di luar," tambah Nadiem.

Untuk merealisasikan sistem zonasi ini, Nadiem menyatakan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah.

Dalam konteks ini, kata Nadiem, Kemendikbud hanya menyiapkan kisi-kisinya.

Kompas TV Setelah kesibukan orangtua siswa untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk sekolah berdasarkan lokasi imbas sistem zonasi cerita lain hadir di Grobogan, Jawa Tengah. Hanya berlokasi 500 meter dari Kantor Bupati Grobogan, Sekolah Dasar Negeri 3 Danyang, Kecamatan Purwodadi tidak mendapat satupun siswa di tahun ajaran baru 2019. Sekolah pun terancam ditutup dan digabung dengan sekolah lain. Ketiadaan siswa baru di SDN Danyang 3 ini bukan tahun ini saja terjadi. Sudah 3 tahun terakhir tidak ada satu pun siswa baru yang mendaftar. Hal ini membuat sebagian besar kelas tampak kosong tidak ada kegiatan belajar. Kini kegiatan belajar hanya dilakukan kelas 5 dengan jumlah 8 murid dan kelas 6 dengan 10 siswa. Itu pun sebagian orangtua siswa yang ada telah meminta surat pindah sekolah. #SDN3Danyang #Purwodadi #KekuranganSiswa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Nasional
Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Nasional
Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

Nasional
Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Ditahan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.