Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Kompas.com - 11/12/2019, 14:21 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Presiden memimpin tiga ratas yang membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial, akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan serta akselerasi implementasi program infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Presiden memimpin tiga ratas yang membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial, akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan serta akselerasi implementasi program infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) terus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi desa.

Sebab, Jokowi mendapat laporan ada ribuan BUMDes yang justru tidak beroperasi. Ribuan lainnya tidak bekerja secara optimal.

"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jokowi meminta BUMDes yang didanai dengan dana desa bisa mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

BUMDes juga harus bisa membuka chanel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke pasar nasional maupun global.

Baca juga: Oknum Polisi yang Diduga Selewengkan Dana BumDes Diperiksa di Propam

Jokowi mencatat, total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp 329,8 Triliun.

Ia mengingatkan bahwa angka itu sangat besar. Pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 72 Triliun.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," kata dia.

Baca juga: Diduga Gelapkan Dana BumDes, Oknum Polisi dan Istrinya Dilaporkan ke Polres Buru

Jokowi juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Jadi untuk tahun 2020, ia meminta dana desa sudah mulai dimanfaatkan di bulan Januari.

"Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work," kata dia.

Jokowi juga menekankan penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif.

Baca juga: Beli Esemka Bima via BUMDes Harus Tunai

Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan harus sudah dimulai karena merupakan bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

Terakhir, Jokowi juga meminta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya.

"Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X