Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Kompas.com - 11/12/2019, 14:03 WIB
Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu. KOMPAS.com/IDONKebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) 2019 menelan biaya yang cukup besar dibandingkan penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menyebutkan, biaya penanganan karhutla tahun ini mencapai Rp 2,5 trilun hingga Rp 3 triliun.

"Baru kali ini karhutla yang cukup besar makan pembiayaan," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai, dalam seminar di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Sebelumnya, paling tinggi Rp 965 miliar, sekarang sudah mencapai Rp 2,5 triliun - Rp 3 triliun," kata Rifai.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Ada 2 Penyebab Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa kejadian karhutla tahun ini hanya terjadi seluas 943.770 hektare sejak Januari-Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jumlah itu jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

Rifai mengatakan, dari sisi pembiayaan untuk penanganan karhutla pihaknya menggunakan dana darurat.

"Jadi tahun ini walaupun okupasinya relatif sedikit, yang luas itu (terjadi) di NTT tapi itu tanah mineral, yang berisiko 42.000 hektare itu di tanah gambut. Kami ingin pastikan, gambutnya ada yang sampai 38 meter, pemulihan juga tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya Hot Spot

Oleh karena itu, BNPB mencoba mengusulkan merevisi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatkan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk dapat mencegah karhutla ke depannya.

Sebab, dalam inpres tersebut terdapat sistem komando yang cukup banyak.

BNPB, mengusulkan agar komando tersebut berada di satu pintu, yakni dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X