Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Kompas.com - 11/12/2019, 14:03 WIB
Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu. KOMPAS.com/IDONKebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 menelan biaya yang cukup besar dibandingkan penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, biaya penanganan karhutla tahun ini mencapai Rp 2,5 trilun hingga Rp 3 triliun.

"Baru kali ini karhutla yang cukup besar makan pembiayaan," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai, dalam seminar di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Sebelumnya, paling tinggi Rp 965 miliar, sekarang sudah mencapai Rp 2,5 triliun - Rp 3 triliun," kata Rifai.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Ada 2 Penyebab Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa kejadian karhutla tahun ini hanya terjadi seluas 943.770 hektare sejak Januari-Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jumlah itu jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu 21.929 titik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tahun 2015, karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

Rifai mengatakan, dari sisi pembiayaan untuk penanganan karhutla pihaknya menggunakan dana darurat.

"Jadi tahun ini walaupun okupasinya relatif sedikit, yang luas itu (terjadi) di NTT tapi itu tanah mineral, yang berisiko 42.000 hektare itu di tanah gambut. Kami ingin pastikan, gambutnya ada yang sampai 38 meter, pemulihan juga tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya Hot Spot

Oleh karena itu, BNPB mencoba mengusulkan merevisi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatkan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk dapat mencegah karhutla ke depannya.

Sebab, dalam inpres tersebut terdapat sistem komando yang cukup banyak.

BNPB, mengusulkan agar komando tersebut berada di satu pintu, yakni dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.