Saat Seleksi, Calon Hakim MK Ini Ditanya soal Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2010

Kompas.com - 11/12/2019, 12:54 WIB
Calon hakim konstitusi Bernard L Tanya dalam seleksi wawancara calon hakim MK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinCalon hakim konstitusi Bernard L Tanya dalam seleksi wawancara calon hakim MK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim konstitusi Bernard L Tanya sempat ditanya soal dugaan politik uang yang pernah dilakukannya saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada 2010 lalu.

Peristiwa Ini terjadi dalam seleksi wawancara calon hakim MK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Salah satu anggota panitia seleksi Sukma Violetta bertanya kepada Bernard apakah benar ia pernah menjadi calon bupati pada Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur pada 2010 lalu.

"Ada informasi yang menyatakan bahwa Bapak sebagai calon bupati pernah membagikan uang paling sedikit Rp 50.000 per orang? Apa benar?" tanya Sukma Violetta.

Baca juga: Delapan Calon Hakim MK Jalani Tes Wawancara

Bernard pun membantah informasi itu.

Ia menegaskan, saat mengikuti kontestasi pilkada selalu menaati aturan dan tak pernah ditegur oleh pengawas pemilu.

"Saya bisa terangkan, proses pemilukada itu saya tidak pernah ditegur oleh pengawas. Sekalipun saya tidak pernah tersangkut kasus apapun, apalagi terlibat dalam politik uang sama sekali tidak benar informasi seperti itu," kata dia.

Baca juga: Calon Hakim Konstitusi Ini Setuju MK Bisa Uji Materi Perppu

Ketua panitia seleksi Hakim MK Harjono mengatakan, tes wawancara ini memang menggali berbagai hal, termasuk rekam jejak.

"Wawancara meliputi banyak hal. Baik penguasaan Undang-Undang Dasar 1945, masalah MK, sosial budaya sampai track record para calon," ujar Harjono.

Selain Bernard, ada tujuh calon lain yang lolos seleksi wawancara. Mereka yakni Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti, dan Suparman Marzuki, Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana, dan Yudi Kristiana. Kedelapan nama ini sudah lolos tes administrasi dan tes tertulis sebelum mengikuti tes wawancara ini.

Panitia Seleksi bakal memilih 3 orang terbaik untuk diserahkan ke Presiden Jokowi. Rencananya penyerahan nama dilakukan pada 18 atau 19 Desember 2019.

Presiden Jokowi yang bakal memilih satu orang hakim MK pengganti hakim Dewa Gede Palguna.

Masa jabatan Dewa Gede Palguna akan berakhir masa jabatannya pada 7 Januari 2020.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

Nasional
Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Nasional
Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Nasional
Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Nasional
Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Nasional
Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Nasional
Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

Nasional
Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X