Penegakan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinilai Belum Membaik

Kompas.com - 11/12/2019, 10:24 WIB
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga. SHUTTERSTOCKIlustrasi kekerasan dalam rumah tangga.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta menilai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan masih minim.

"Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang diharapkan," ungkap Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazumah melalui keterangan tertulis, Selasa (10/12/2019).

Sepanjang 2019, LBH APIK Jakarta menerima 794 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Soal Kawin Tangkap di Sumba dan Budaya Kekerasan terhadap Perempuan...

Laporan terbanyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 249 kasus. Dari jumlah itu, hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi.

Kemudian, ia menyebutkan bahwa sebagian besar korban kekerasan psikis tidak melaporkan kasusnya. Alasannya, korban tidak sanggup membayar salah satu prasyarat yaitu visum et psikiatricum.

Ada pula penyidik yang justru memarahi korban kekerasan seksual saat pemeriksaan. Kasus kekerasan itu, kata Siti, terjadi di sebuah pesantren di Bogor.

Salah satu penyebabnya, menurut Siti, adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum disahkan.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum disahkan di penghujung masa kerja anggota DPR Periode 2014-2019. Padahal UU ini diperlukan untuk menjamin perlindungan korban kekerasan seksual," katanya.

Baca juga: Sepanjang 2019, LBH APIK Jakarta Terima 794 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Padahal, aturan yang ada sekarang pun dinilai belum cukup. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak.

"Sementara kebijakan lainnya kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/RKUHP serta UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Khususnya terkait UU Bantuan Hukum," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X