LPSK Minta Pemerintah Berani Ambil Keputusan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/12/2019, 08:14 WIB
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) mendesak pemerintah berani mengambil keputusan tehadap pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) berat di masa lalu.

"Pemerintah Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang menumpuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di sini pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Edwin mengakui bahwa upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidaklah mudah.

Mengingat, usaha pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu banyak menemui hambatan, baik secara teknis maupun politis.


Baca juga: Akankah Jokowi Tersandera Kasus HAM di Periode Kedua?

Dia mengatakan, saat ini merupakan momentum bagi pemerintah mengambil keputusan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah membawa angin segar melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU).

Dengan munculnya wacana dihidupkannya kembali RUU KKR, pemerintah juga diminta untuk mengantisipasi hambatan.

Sebab, apapun model penyelesaian yang dipilih pemerintah, nantinya tetap akan menimbulkan pro dan kontra.

Karena itu, pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dibatasi mekanisme penyelesaian yang menggunakan pendekatan hukum.

"Baik melalui Pengadilan HAM atau KKR sebagai jalan pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi," kata Edwin.

Baca juga: LPSK Sebut 3.700 Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Telah Mendapat Bantuan

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut, pemerintah sudah selesai menyusun naskah akademik dan draf rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR). RUU KKR ini akan masuk program prioritas nasional 2020.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X