Janji Manis Pengungkapan Kasus Penyerangan Novel Baswedan...

Kompas.com - 11/12/2019, 08:02 WIB
Korban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam tanggapannya Novel mengatakan hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diharapkan dapat mengungkap siapa pelaku kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKorban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam tanggapannya Novel mengatakan hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diharapkan dapat mengungkap siapa pelaku kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang sudah dua tahun lebih mangkrak, menemui secercah harapan.

Meskipun Polri gagal memenuhi dua target waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo, namun kasus itu disebut menemui fakta baru yang mengarah kepada kesimpulan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi sendiri satu hari usai memanggil Kepala Polri Jenderal Idham Azis di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Sore (Senin) kemarin, sudah saya undang kapolri. Saya tanyakan langsung ke Kapolri. Saya juga ingin mendapat sebuah ketegasan, ada progres atau tidak," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Dijawab (oleh Kapolri), ada temuan baru yang sudah menuju pada kesimpulan," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi: Ada Temuan Baru di Kasus Novel, Sudah Menuju Kesimpulan

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tidak lagi memberikan tenggat waktu Polri untuk mengungkap kasus penyerangan Novel tersebut.

Presiden Jokowi hanya ingin agar pengungkapan kasus Novel dilakukan secepat-cepatnya.

"Saya bilang secepatnya segera diumumkan siapa," kata dia.

Diungkap ke Publik

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tentang adanya temuan baru, KPK angkat bicara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Polri dapat segera mengungkap hasil investigasi kasus Novel kepada publik.

"Ya memang harus dilaporkan ke publik apapun hasilnya. Ada atau enggak ada kemajuan, itu harus lakukan di publik secara periodik," kata Saut di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Temuan Baru, KPK Berharap Kasus Novel Segera Terungkap

"Karena kasus itu sangat eye catching di dunia internasional dan lebih terhadap jaminan keamanan terhadap pelaksana atau tugas-tugas yang bergerak di bidang antikorupsi," lanjut dia.

Janji Manis

Kompas.com kemudian berusaha mengonfirmasi ke Polri apa temuan baru yang diungkap oleh Presiden Jokowi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).
Namun rupanya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono tak bisa menyebutkan apa temuan baru yang dimaksud.

Ia kemudian mengumbar janji manis bahwa hasil penyidikan kasus Novel secepatnya akan disampaikan kepada publik.

"Secepatnya akan disampaikan hasil perkembangan penyidikan," ujar Argo ketika dihubungi, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Temuan Baru dalam Kasus Novel, Polri Janji Sampaikan Secepatnya

Argo memastikan hingga saat ini, penyidik kepolisian bekerja keras untuk mengungkap kasus Novel tersebut.

"Penyidik masih bekerja keras. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita bersama, seperti bapak presiden, semua masyarakat, berkaitan dengan kasus ini," ujar dia.

Novel Baswedan sendiri sebelumnya sempat mempertanyakan komitmen Polri dalam menyelesaikan kasus dirinya.

Apalagi sudah ada instruksi langsung dari Presiden Jokowi terkait penyelesaian kasusnya.

"Setelah empat kali diberi waktu sama Pak Presiden, masak iya perintah Presiden diabaikan? Kan keterlaluan," ujar Novel di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Jokowi: Ada Temuan Baru di Kasus Novel, Sudah Menuju Kesimpulan

Novel mengatakan, sejatinya pengungkapan kasusnya tak bergantung kepada Kabareskrim Mabes Polri, melainkan lebih bergantung kepada keseriusan Kapolri.

Menurut Novel, saat ini dia masih percaya bahwa Presiden Jokowi mengingingkan kasus Novel segera diselesaikan.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kan mesti kita percaya. Kalau enggak percaya, percaya siapa lagi," ujar Novel.

Dua Kali Tak Penuhi Target

Diketahui, kepolisian telah gagal memenuhi dua kali tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus Novel.

Tenggat waktu pertama diberikan di era Kapolri terdahulu, Tito Karnavian, setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkap kasus itu.

Baca juga: Mengungkap Penyerang Novel, Dua Kali Polri Gagal Penuhi Target Jokowi

Kala itu, Presiden Jokowi memberi tenggat selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

Setelah itu terjadi pergantian kepemimpinan Kapolri. Presiden Jokowi melantik Idham Azis sebagai pengganti Tito.

Usai Tito gagal memenuhi tenggat waktu yang diberikan, Jokowi mengaku akan mengejar kasus Novel ke kapolri baru.

Jokowi kemudian memberikan tenggat waktu hingga awal Desember 2019 bagi Idham untuk mengungkap kasus Novel.

Hingga saat ini, Polri belum mengungkap kasus Novel yang terjadi pada 11 April 2017 silam.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X