Janji Manis Pengungkapan Kasus Penyerangan Novel Baswedan...

Kompas.com - 11/12/2019, 08:02 WIB
Kompas TV

Bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kembali meminta agar pengusutan teror terhadap penyidik KPK segera dituntaskan. Terlebih kasus Novel Baswedan belum terungkap sejak April 2017 lalu.                              

Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan target kepada Polri agar kasus Novel Baswedan diungkap dengan tenggat awal Desember 2019. Presiden Jokowi memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.                                       

Keterangan pertemuan Kapolri dan Presiden Joko Widodo dijelaskan Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal. Menurut M. Iqbal, Kapolri menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa polisi tidak lama lagi akan mengungkap kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Kadiv Humas Polri menambahkan bahwa polisi sudah menemukan petunjuk signifikan yang bisa mengungkap kasus Novel Baswedan.                                       

Menurut Novel, saat ini dia masih percaya bahwa Presiden Jokowi mengingingkan kasus Novel segera diselesaikan.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kan mesti kita percaya. Kalau enggak percaya, percaya siapa lagi," ujar Novel.

Dua Kali Tak Penuhi Target

Diketahui, kepolisian telah gagal memenuhi dua kali tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus Novel.

Tenggat waktu pertama diberikan di era Kapolri terdahulu, Tito Karnavian, setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkap kasus itu.

Baca juga: Mengungkap Penyerang Novel, Dua Kali Polri Gagal Penuhi Target Jokowi

Kala itu, Presiden Jokowi memberi tenggat selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

Setelah itu terjadi pergantian kepemimpinan Kapolri. Presiden Jokowi melantik Idham Azis sebagai pengganti Tito.

Usai Tito gagal memenuhi tenggat waktu yang diberikan, Jokowi mengaku akan mengejar kasus Novel ke kapolri baru.

Jokowi kemudian memberikan tenggat waktu hingga awal Desember 2019 bagi Idham untuk mengungkap kasus Novel.

Hingga saat ini, Polri belum mengungkap kasus Novel yang terjadi pada 11 April 2017 silam.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X