Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Akankah Jokowi Tersandera Kasus HAM di Periode Kedua?

Kompas.com - 11/12/2019, 07:01 WIB
Joko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu terus terus menjadi beban sejarah bangsa ini, termasuk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Memulai periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi kembali ditagih untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM yang tidak tersentuh pada lima tahun pertama masa pemerintahannya.

Meskipun tak terdengar nyaring pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu, komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan utang sejarah kasus HAM pada periode kedua pemerintahannya terlontar dari Menkopolhukam Mahfud MD.

Ia mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Tugas ini diberikan bersamaan dengan tawaran menjadi menteri.

“Menyelesaikan masalah perlindungan HAM, membangun perlindungan HAM ke masa depan dan menyelesaikan masalah yang tersisa di masyarakat,” ujar Mahfud dalam acara Rakornas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) lalu.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Sejurus kemudian, Mahfud mengusulkan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Draft RUU KKR, yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan komisi tersebut, telah rampung dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2020.

Model penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR telah dilakukan oleh banyak negara.

Hal ini menyusul kisah sukses Arfika Selatan pasca-apartheid dalam menjalankan KKR untuk menyelesaikan kejahatan HAM rezim apartheid.

Prinsip dasar dari KKR adalah mencari kebenaran demi perdamaian.

Karena itu, mekanisme kerjanya adalah adalah memberi kesaksian, mencatat, memeriksa, memberi amnesti kepada pelaku pelanggar HAM (dalam kasus tertentu), memberi ganti rugi dan rehabilitasi.

Amnesti diberikan dengan syarat pengakuan akan kejahatan HAM oleh pelaku.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.