Aturan Soal Wakil Menteri Digugat ke MK karena Dinilai Tak Urgen

Kompas.com - 11/12/2019, 00:01 WIB
Kompas TV Presiden Joko Widodo, memperkenalkan 7 orang milenial, yang menjadi staf khususnya, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, kamis sore. Pengangkatan generasi milenial sebagai staf khusus ini dilakukan karena pemerintah butuh gagasan-gagasan segar dan inovatif. 7 anak muda yang masuk di lingkaran dalam istana adalah Adamas Belva Syah Devara, yang merupakan pendiri aplikasi belajar ruang guru, CEO Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, CEO lembaga keuangan mikro PT Amarta Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, yang aktif dalam kegiatan perdamaian, CEO Kitong Bisa Gracia Billy Mambrasar, Sosiopreneur yang juga penyandang disabilitas Angkie Yudistia dan mantan ketua umum PB PMII Aminuddin Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Dengan inovasi, gagasan, serta terobosan baru dari para staf khusus milenial, diyakini sejumlah persoalan bangsa bisa diatasi.<br /> Pejabat yang akan dilantik masih mungkin bertambah karena saat ini masih ada sejumlah posisi yang belum terisi, diantaranya wakil menteri pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2019 tentang kementerian dan kebudayaan, serta wamen riset dan teknologi yang diatur dalam perpres nomor 73 tahun 2019 tentang kemenristek. Ada juga posisi wakil panglima TNI yang sampai saat ini belum terisi.<br /> Dengan bergabungnya 7 milenial ke dalam bagian dari 14 staf khusus presiden, dan sebelumnya 12 wakil menteri yang telah dilantik, membuat kabinet Indonesia maju kian gemuk. Dikhawatirkan jika tanpa disertai dengan target kerja yang jelas dan terukur, kondisi ini justru dapat mengancam efektivitas pemerintahan.<br />

Frasa mengenai wakil menteri dimuat dalam Pasal 10 yang berbunyi, dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu.

Baca juga: Pos Wakil Menteri Digugat ke MK, Ini Kata Jokowi

Sebelumnya, MK juga pernah menguji perkara serupa di tahun 2011. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sejak saat itu, belum ada perkembangan hukum baru. Oleh karenanya, menurut pemohon, seharusnya MK bisa membuat keputusan serupa, dengan menyatakan bahwa jabatan wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945.

"Putusan MK 79 tahun 2011 itu memberikan syarat bahwa wakil menteri harus jelas urgensinya. Tapi dalam beberapa periode posisi wakil menteri tidak pernah jelas urgensinya diadakan, sehingga terkesan hanya untuk memberikan jabatan politik," ujar Viktor.

Baca juga: Soal Pengangkatan Wakil Menteri Digugat ke MK

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahannya mengangkat 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Ke-12 wakil menteri ini tersebar di 11 kementerian, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, hingga Kementerian BUMN.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X