Janji Kartu Sembako Jokowi Hanya Ganti Nama Program Lama

Kompas.com - 10/12/2019, 22:45 WIB
Politisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Sembako Murah yang menjadi salah satu janji kampanye andalan Jokowi pada pilpres 2019 lalu akan mulai direalisasikan Januari 2020.

Ternyata, program ini hanya mengganti nama program yang sudah ada sebelumnya, yakni program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini diakui Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Sebenarnya itu BPNT, cuma penyebutannya dimudahkan kartu sembako," kata Juliari usai rapat terbatas di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Kartu Sembako Berlaku Tahun 2020, Bantuan Naik Jadi Rp 150.000 Per Bulan

Oleh karena itu, kata Juliari, pemerintah tak perlu melakukan pendataan lagi siapa yang berhak menerima kartu sembako ini.

Sebab, penerima kartu merupakan mereka yang sebelumnya sudah tercatat sebagai penerima BPNT.

Jumlahnya pun tetap sama dari sebelumnya, yakni 15,6 juta keluarga.

"Iya tetap yang 15,6 juta itu keluarga penerima manfaat. Dan mulai Januari sudah akan kita turunkan," kata dia.

Baca juga: PDI-P: Jangan Lupa Sosialisasikan Kartu Sembako agar Ibu-ibu Tidak Galau

Namun, pemerintah menaikkan anggaran untuk program ini sehingga berdampak pada kenaikan dana yang diterima tiap keluarga.

Nantinya keluarga penerima manfaat akan mendapatkan plafon sebesar Rp 1,8 juta per keluarga per tahun atau naik dari yang sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.

Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli bahan pokok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X