Janji Kartu Sembako Jokowi Hanya Ganti Nama Program Lama

Kompas.com - 10/12/2019, 22:45 WIB
Politisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi PDI-P Juliari Batubara usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi kementerian yang akan diisi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Sembako Murah yang menjadi salah satu janji kampanye andalan Jokowi pada pilpres 2019 lalu akan mulai direalisasikan Januari 2020.

Ternyata, program ini hanya mengganti nama program yang sudah ada sebelumnya, yakni program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini diakui Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Sebenarnya itu BPNT, cuma penyebutannya dimudahkan kartu sembako," kata Juliari usai rapat terbatas di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Kartu Sembako Berlaku Tahun 2020, Bantuan Naik Jadi Rp 150.000 Per Bulan

Oleh karena itu, kata Juliari, pemerintah tak perlu melakukan pendataan lagi siapa yang berhak menerima kartu sembako ini.

Sebab, penerima kartu merupakan mereka yang sebelumnya sudah tercatat sebagai penerima BPNT.

Jumlahnya pun tetap sama dari sebelumnya, yakni 15,6 juta keluarga.

"Iya tetap yang 15,6 juta itu keluarga penerima manfaat. Dan mulai Januari sudah akan kita turunkan," kata dia.

Baca juga: PDI-P: Jangan Lupa Sosialisasikan Kartu Sembako agar Ibu-ibu Tidak Galau

Namun, pemerintah menaikkan anggaran untuk program ini sehingga berdampak pada kenaikan dana yang diterima tiap keluarga.

Nantinya keluarga penerima manfaat akan mendapatkan plafon sebesar Rp 1,8 juta per keluarga per tahun atau naik dari yang sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.

Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli bahan pokok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X