Batal Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, KPU Dinilai Tidak Serius

Kompas.com - 10/12/2019, 21:58 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mempertanyakan keseriusan KPU dalam membuat aturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Wacana tersebut sebelumnya sempat dilempar KPU menjelang tahapan Pilkada. Tetapi, baru-baru ini, KPU justru batal memuat aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan.

"Sebenarnya saya justru mempertanyakan, seberapa serius KPU memikirkan isu itu untuk diletakkan regulasinya. Itu sebuah komitmen yang serius atau sekedar wacana untuk menarik dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemilu," kata Sigit saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Demi Citra Partai, PKS Tak Ingin Calonkan Eks Koruptor pada Pilkada

Sigit berpendapat, sejak awal melempar wacana tersebut, KPU seharusnya sudah tahu konsekuensi hukumnya.

Melarang eks koruptor maju di Pilkada 2020 melalui PKPU, kata dia, akan membawa implikasi digugatnya aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Bukan tidak mungkin, MA kemudian membatalkan aturan tersebut, seperti halnya PKPU tentang Pencalonan Pemilu Legislatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, larangan tersebut juga berpotensi digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Bawaslu: Kalau Mau Simpati Publik, Parpol Jangan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Bahkan, tak menutup kemungkinan, KPU akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, hal itu pun sebelumnya pernah terjadi.

"Dugaan saya sebenarnya KPU tidak sedang serius mendorong isu itu karena lingkungan hukumnya tidak dalam posisi mendukung kebijakan itu. Sehingga ketika KPU tidak memasukkan itu sudah bisa ditebak ending dari wacana itu," ujar Sigit.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.