Batal Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, KPU Dinilai Tidak Serius

Kompas.com - 10/12/2019, 21:58 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemihan Umum ( KPU) Sigit Pamungkas mempertanyakan keseriusan KPU dalam membuat aturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Wacana tersebut sebelumnya sempat dilempar KPU menjelang tahapan Pilkada. Tetapi, baru-baru ini, KPU justru batal memuat aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan.

"Sebenarnya saya justru mempertanyakan, seberapa serius KPU memikirkan isu itu untuk diletakkan regulasinya. Itu sebuah komitmen yang serius atau sekedar wacana untuk menarik dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemilu," kata Sigit saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Demi Citra Partai, PKS Tak Ingin Calonkan Eks Koruptor pada Pilkada

Sigit berpendapat, sejak awal melempar wacana tersebut, KPU seharusnya sudah tahu konsekuensi hukumnya.

Melarang eks koruptor maju di Pilkada 2020 melalui PKPU, kata dia, akan membawa implikasi digugatnya aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Bukan tidak mungkin, MA kemudian membatalkan aturan tersebut, seperti halnya PKPU tentang Pencalonan Pemilu Legislatif.

Selain itu, larangan tersebut juga berpotensi digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Bawaslu: Kalau Mau Simpati Publik, Parpol Jangan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Bahkan, tak menutup kemungkinan, KPU akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, hal itu pun sebelumnya pernah terjadi.

"Dugaan saya sebenarnya KPU tidak sedang serius mendorong isu itu karena lingkungan hukumnya tidak dalam posisi mendukung kebijakan itu. Sehingga ketika KPU tidak memasukkan itu sudah bisa ditebak ending dari wacana itu," ujar Sigit.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X