Pemerintah Akan Telekonferensi dengan Profesor AS soal Pembentukan KKR

Kompas.com - 10/12/2019, 20:09 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di kantornya, Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di kantornya, Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (4/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggelar telekonferensi dengan salah satu profesor di Amerika Serikat ( AS) terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR).

"Kita ingin perkuat pandangan dari dunia luar seperti apa. Hari Rabu kalau enggak salah kita akan telekonferensi dengan salah satu profesor Amerika yang ahli di bidang KKR itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Mau Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Tak Jadi Lembaga Generik

Moeldoko mengatakan, pemerintah tengah mencari formula terbaik terkait pembentukan KKR.

Pemerintah ingin pembentukan KKR ini nantinya bisa benar-benar efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Ya itu makanya kita cari formula yang terbaik," kata Moeldoko.

Baca juga: Soal Pembentukan KKR, Mahfud MD Sebut untuk Selesaikan Perdebatan

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, pemerintah akan mendengarkan semua pihak terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu ini, termasuk kelompok aktivis ham.

"Ya aktivis HAM iya. Kita dengarkan semua. Kalau mendengarkan satu kan enggak sempat juga. Semua didengar," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X