Kuasa Hukum Kecewa Praperadilan Enam Aktivis Papua Tidak Diterima

Kompas.com - 10/12/2019, 19:06 WIB
Suasana sidang putusan praperadilan enam tersangka pengibar bendera Bintang Kejora terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang putusan praperadilan enam tersangka pengibar bendera Bintang Kejora terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum enam aktivis Papua yang menjadi tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora merasa kecewa usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agus Widodo menolak gugatan praperadilan mereka, Selasa (12/10/2019).

Salah seorang kuasa hukum keenam aktivis, Muhammad Fuad, menyayangkan putusan hakim yang tidak memperhatikan bukti-bukti yang telah mereka ajukan di pengadilan.

"Kami tidak melihat bahwa hakim praperadilan ini melihat fakta hukum yang dihadirkan ke persidangan," kata Fuad usai sidang putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa sore.

"Kami semua tidak dipertimbangkan oleh majelis seperti dalam proses penangkapan ada prosedur-prosedur yang tidak sah," ujar dia.

Baca juga: Gugatan Praperadilan 6 Aktivis Papua Pengibar Bendera Kejora Ditolak

Fuad menuturkan, hakim lebih banyak mempertimbangkan aspek formal dalam memutus gugatan ini.

Salah satunya dengan mempersoalkan posisi Presiden RI selaku orang yang membawahi Polri sebagai salah satu termohon dalam gugatan tersebut.

"Padahal jelas di Undang-Undang Kepolisian, Kapolri itu bertanggung jawab kepada Presiden," kata Fuad.

"Kemudian terhadap putusan-putusan praperadilan sebelumnya itu juga sudah dilakukan bahwa konsep cq ke presiden itu sudah banyak putusan-putusan praperadilan terkait itu," ujar dia.

Kuasa hukum lainnya, Okky Wiratama Siagian menambahkan, tim kuasa hukum kini akan berfokus pada persidangan pokok perkara yang akan digelar di PN Jakarta Pusat dalam waktu dekat.

"Okelah di sini kami kalah, melalui mekanisme-mekanisme lain masih ada peluang," kata Okky.

"Ada mekanisme internasional ada juga peluang pembuktian di pokok perkara nanti PN Jakpus kita akan manfaatkan berbagai upaya untuk mencari keadilan," ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X