Pemohon Uji Materi Kasus First Travel Minta MK Tambahkan Sejumlah Frasa di KUHP dan KUHAP

Kompas.com - 10/12/2019, 18:30 WIB
Sidang uji materi terkait kasus perampasan aset First Travel di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materi terkait kasus perampasan aset First Travel di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Pitra Romadoni meminta Mahkamah Konstitusi (MK) (MK) menambahkan sejumlah frasa dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedua pasal tersebut dianggap menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa aset First Travel disita dan diserahkan kepada negara.

Kepada MK, Pitra meminta penambahan sejumlah frasa di kedua pasal, yang ia anggap akan lebih berpihak pada korban kejahatan.

Dalam petitum permohonannya Pitra meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonannya.

"Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP terhadap Undang-undang Dasar 1945," kata Pitra dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Ajukan Uji Materi soal Kasus First Travel, Pengacara Ini Diminta MK Perbaiki Argumen

Pada Pasal 39 KUHP ayat (1) misalnya, berbunyi "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas", Pitra meminta akhir ayat itu ditambah dengan frasa "dikembalikan kepada korban".

Kemudian, pada Pasal 39 KUHP ayat (3) yang berbunyi "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita", Pitra meminta agar diubah menjadi "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian negara".

Pitra menilai, bunyi ayat-ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga ia meminta hakim MK pun menyatakan demikian.

Lalu, pada Pasal 46 KUHAP ayat (2) yang berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara", Pitra meminta penambahan frasa "setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana" di akhir kalimat.

"Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, maka pemohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku," kata Pitra.

Baca juga: Kejagung Tunggu Putusan PK soal Bantuan Hukum Korban First Travel

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X