4 Indikator HAM mengalami Kemunduran di Periode Pertama Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 10/12/2019, 17:32 WIB
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan empat sub indikator dalam kebebasan hak asasi manusia ( HAM) yang mengalami kemunduran di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keempatnya meliputi hak kebebasan beragama, hak atas penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu, hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dan hak memperoleh layanan kesehatan.

"Jadi empat sub indikator ini mengalami penurunan nilai. Kami hitung berdasarkan indeks kebebasan untuk berbagai sub indikator pada 2015 dan 2019," ujar Ismail dalam pemaparan Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).


Baca juga: Anggota Komisi III Singgung Janji Kampanye Jokowi soal Kasus HAM Belum Tuntas

Dalam laporan itu, lanjut Ismail, nilai indeks sub indikator kebebasan beragama mengalami penurunan dari 2,57 persen pada 2015 menjadi 2,4 persen pada 2019 atau turun sebanyak 0,17 persen.

Kemudian, nilai indeks atas hak penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu menurun dari 1,72 persen pada 2015 menjadi 1,3 persen pada 2019. Nilai penurunan ini tercatat sebesar 0,42 persen.

Lalu, nilai indeks kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat menurun dari 2,18 persen pada 2015 menjadi 1,9 persen pada 2019. Nilai penurunannya tercatat sebesar 0,28 persen.

Terakhir, nilai indeks atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan mengalami penurunan dari 4,18 persen pada 2015, menjadi 3,9 persen pada 2019. Nilai penurunan tercatat sebanyak 0,28 persen.

Baca juga: Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Sementara itu, peneliti bidang perdamaian dan HAM Setara Institute, Selma Theofany, menjelaskan kondisi penurunan hak-hak di atas membuat hasil kinerja pemerintah dalam penegakan HAM tidak meningkat secara signifikan.

Ia mengatakan, secara umum kinerja penegakan HAM pemerintah hanya mengalami kenaikan sebesar 0,76 poin.

"Atau ada peningkatan dari angka 2,45 persen pada 2015 lalu menjadi 3,2 persen pada 2019," jelasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X