Jokowi: Proyek Infrastruktur Jangan Semuanya Diambil BUMN

Kompas.com - 10/12/2019, 17:15 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan badan usaha milik negara untuk tidak mengambil semua proyek pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi," kata Jokowi.

"Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata dia. 


Akibat proyek infrastruktur yang sering dikuasai oleh BUMN dan anak perusahaannya, Jokowi kerap mendapat keluhan dari pengusaha.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

 

Oleh karena itu, Jokowi meminta pembangunan infrastruktur ke depan lebih membuka ruang bagi keterlibatan swasta.

"Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.

"Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ucap dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan, pembangunan infrastruktur harus difokuskan untuk memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun nanti mempunyai dampak pada daya saing produk-produk ekspor.

Terkait pembiayaan, Jokowi juga mengingatkan, tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai APBN.

Baca juga: BUMN Terlalu Gemuk, Sekjen PDI-P Minta Erick Thohir Lakukan Restrukturisasi

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).

"Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki, sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X