Ketua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)(Dian Erika/KOMPAS.com)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik setuju dengan wacana penghidupan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, dia meminta KKR tidak menjadi lembaga yang bersifat generik.
"Kalau pemerintah sekarang menawarkan KKR, silakan. Tidak keberatan. Tapi ingat jangan jadi kebijakan generik," kata Taufan seusai Seminar Nasional '20 Tahun UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM: Refleksi dan Proyeksi' di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
"Seperti saya katakan tadi, dengan Pak Menko kita jelaskan jangan lupa untuk mengajak korban dan keluarga korban. Sebab mereka subjek keadilan hak asasi itu dalam kasus yang kita selidiki. Ajak mereka bicara. Dengar aspirasinya. Jangan sepihak membuat konsep KKR tapi tidak mengajak mereka," kata Taufan.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyebut, pemerintah berencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Hal itu disampaikan Fadjroel menjawab pertanyaan terkait kelanjutan kasus dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998.
"Usualan dari Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, sebenarnya beliau menyarankan lagi untuk dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).
Fadjroel menyebut KKR sebelumnya telah dibentuk beberapa tahun lalu. Namun, KKR bubar pada 2006 lalu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Menurut dia, saat itu KKR memiliki anggota sekitar 42 orang. Ia mengaku menjadi salah satu anggota.
Namun, Fadjroel mengakui KKR saat itu belum banyak bekerja karena UU 27/2004 terlanjur dibatalkan oleh MK.
"Inisiatif sekarang dari Menko Polhukam untuk menaikkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Intinya itu adalah agar kebenaran diungkap," ujarnya.
Kompas TV Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Pengumuman dan perkenalan para calon menteri dilakukan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sambil duduk santai di tangga istana.Berikut susunan lengkap Kabinet Indonesia Maju. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mahfud MD 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan 5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto 6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 7. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian 8. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi 9. Menteri Agama: Jenderal Fachrul Razy 10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly 11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim 13. Menteri Kesehatan: dr Terawan 14. Menteri Sosial: Juliari Batubara 15. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah 16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita 17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Arifin Tasrif 19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Basuki Hadimuljono 20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi 21. Menteri Komunikasi dan Informasi: Johny G Plate 22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo 23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo 25. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT): Abdul Halim Iskandar 26. Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN): Sofyan Djalil 27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa 28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB): Tjahjo Kumolo 29. Menteri BUMN: Erick Thohir 30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki 31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama 32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati 33. Menristek Bambang Brodjonegoro 34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali 35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko 36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung 37. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM): Bahlil Lahadalia 38. Jaksa Agung: Burhanudin #KabinetIndonesiaMaju #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
BPOM Gerebek Gudang Berisi Ratusan Ribu Obat, Kosmetik, dan Makanan Ilegal di Tanjung Priokhttps://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/10/15361801/bpom-gerebek-gudang-berisi-ratusan-ribu-obat-kosmetik-dan-makanan-ilegalhttps://asset.kompas.com/crops/6L23Q81BJ0I9NZW4X-ltfC4LYJg=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2019/12/10/5def5481c02a5.jpg