Bawaslu: Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada untuk Bisa Terapkan E-rekap

Kompas.com - 10/12/2019, 15:04 WIB
Ketua Bawaslu, Abhan, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu, Abhan, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan sepakat jika ada revisi secara terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Revisi terbatas ini menurut dia bisa mengakomodasi peraturan soal rekapitulasi hasil pilkada secara elektronik ( e-rekap) agar bisa masuk ke dalam UU.

"Kami sepakat dengan usulan revisi terbatas itu. Sebab kalau dilakukan secara terbatas, tidak banyak hal yang direvisi (prosesnya lebih cepat)," ujar Abhan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Abhan mengingatkan pentingnya dasar aturan hukum yang kuat untuk e-rekap.

Sebab, saat ini, rekapitulasi hasil pilkada secara elektronik belum diatur dalam UU Pilkada.

Baca juga: Pengamat: Tak Pantas Elite Politik Persoalkan Biaya Pilkada Mahal karena Rakyat yang Bayar

Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya hanya mengatur dalam Peraturan KPU (KPU), menurut Abhan, dasar hukumnya kurang kuat.

Selain itu, kemungkinan PKPU dibatalkan melalui uji materi lewat Mahkamah Agung (MA) sangat besar.

"Nantinya akan jadi masalah besar sebab menyangkut kepastian hukum. Memang yang paling tepat e-rekap diatur dalam UU," kata dia.

Oleh karena itu, Bawaslu meminta komitmen KPU dan DPR jika akan menerapkan e-rekap untuk Pilkada 2020.

"Kalau memang ini sudah menjadi komitmen bersama untuk menerapkan e-rekap, maka pintu masuknya adalah lewat pembuat UU untuk memproses revisi terbatas," kata Abhan.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X