Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Ahok dan Dirut Pertamina, Ini Instruksi Jokowi

Kompas.com - 10/12/2019, 11:35 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Pertamina untuk terus menurunkan impor minyak dan gas.

Permintaan ini disampaikan Jokowi saat bertemu Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Jokowi, impor migas harus dikurangi dalam rangka menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, kita bisa turunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Ahok dan Dirut Pertamina Temui Jokowi di Istana

"Intinya mereka menyanggupi," kata Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta Ahok dan Nicke untuk mengawal program biodiesel 30 (B30) sebagai bahan campuran BBM solar. Program B30 ini akan diluncurkan pada awal 2020.

"Penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga bisa menurunkan impor minyak," kata dia.

Terakhir, Jokowi juga meminta Pertamina mampu meningkatkan lifting atau produksi minyak nasional. Salah satunya dengan membangun kilang minyak sendiri.

"Juga pembangunan kilang minyak, harus, sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," kata dia.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (kanan) didampingi Dirut Nicke Widyawati (kiri) dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman (kedua kiri) memberikan keterangan usai menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/12/2019). Presiden memerintahkan manajemen Pertamina untuk meningkatkan pengawasan penyimpangan BBM bersubsidi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (kanan) didampingi Dirut Nicke Widyawati (kiri) dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman (kedua kiri) memberikan keterangan usai menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/12/2019). Presiden memerintahkan manajemen Pertamina untuk meningkatkan pengawasan penyimpangan BBM bersubsidi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
Sebelumnya, Nicke Widyawati yang didampingi Ahok mengaku membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan. Semuanya sudah siap penerapan B30 di semua terminal bahan bakar minyak dan semua SPBU," kata Nicke seusai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Baca juga: Ahok dan Dirut Pertamina Temui Jokowi, Apa yang Dibahas?

Sementara itu, Ahok menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai substitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok.

Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com