Menurut Mahfud, Ada Kasus Pelanggaran HAM yang Tak Bisa Dibawa ke Pengadilan

Kompas.com - 10/12/2019, 11:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan bahwa seluruh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.

Menurut Mahfud, dari 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu ada yang sudah selesai, ada yang dalam proses penyelidikan atau penyidikan dan kasus yang belum selesai.

"Sebenarnya kasus HAM masa lalu itu ada 12 yang selalu disebut di tengah masyarakat dan media. Tapi sesudah saya di sini (Polhukam), yang 12 itu bisa dikategorikan tiga. Ada yang sudah selesai, sudah (dalam proses) diadili, dan yang belum selesai tapi sudah kehilangan obyeknya," kata Mahfud dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Kamis (5/12/2019) lalu.

Baca juga: Soal Pembentukan KKR, Mahfud MD Sebut untuk Selesaikan Perdebatan

Mahfud pun mencontohkan beberapa kasus yang masuk dalam kategori-kategori tersebut.

Contoh kasus yang sudah selesai yakni, kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, Talangsari, serta kasus penembakan misterius (petrus).

Kemudian yang saat ini masih dalam proses adalah kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena.

Selanjutnya adalah kasus yang belum selesai tetapi sudah kehilangan obyek hukum, misalnya Peristiwa  1965-1966.

"Siapa yang mau dihukum? Siapa juga korbannya? Sudah pada tidak ada. Kenapa itu tidak dinyatakan saja, ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Mari kita akui bahwa peristiwa ini tejadi dan kita sesali dan ditutup kasusnya. Kan bisa?" kata dia.

Baca juga: Harapan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu, Pengungkapan Kebenaran dan Pengadilan

Mahfud mengatakan, apabila saat ini ada korban yang secara langsung dirugikan atas kasus-kasus tersebut, maka Presiden dapat diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) agar diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi.

"Jadi sebenarnya begitu saja UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) itu, tidak usah seram-seram amat. Dulu masing-masing ngotot lalu menggantung, maksudnya ngambang. Nah sekarang kita selesaikan yang begitu, biar ada kemajuan," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X