Harapan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu, Pengungkapan Kebenaran dan Pengadilan

Kompas.com - 10/12/2019, 10:36 WIB
Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan keluarga dan korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu beraudiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (9/12/2019).

Mereka meminta pemerintah untuk mengungkap kebenaran terkait pelanggaran HAM masa lalu.

Salah seorang keluarga korban kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok, Syahar Banu, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memberikan hak atas pengungkapan kebenaran.

Padahal, menurut dia, apa yang terjadi pada 1984 silam di Tanjung Priok perlu disampaikan untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi.

"Memang proses hukumnya sudah. Tetapi ada hak yang paling kami inginkan untuk diungkapkan, yakni pengungkapan kebenaran," ujar Syahar di Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berharap RI Tak Jadi Negara Impunitas

 

Lewat peristiwa ini, lanjut Syahar, masyarakat perlu tahu bahwa isu radikalisme dan makar yang mengemuka saat ini sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Jadi pengungkapan ini penting supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti Tanjung Priok. Ke depannya bisa jadi catatan sejarah untuk generasi selanjutnya," tutur dia.

Selain itu, Syahar juga ingin mengingatkan kembali bahwa tugas Komnas HAM sebaiknya tidak berhenti setelah peradilan kasus Tanjung Priok selesai.

Ia mengungkapkan, masih ada ganjalan mengenai penyelesaian peristiwa tersebut.

"Walau bagaimana pun, proses hukum peristiwa ini ada, kejadian dan korbannya ada. Tetapi tidak ditemukan siapa (sebenarnya) pelakunya, siapa aktornya," tambahnya.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

 

Kepastian hukum dan pengadilan

Sementara itu, korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965, Bedjo Untung mendesak Komnas HAM untuk mau mendorong pemerintah memberikan kepastian peradilan atas kasus ini.

Bedjo menolak keras anggapan bahwa kasus genosida 1965 kekurangan bukti.

Pasalnya, kata Bedjo, dia dan beberapa korban lain telah menyampaikan laporan kepada Komnas HAM perihal pembunuhan massal yang pernah terjadi.

"Kami sudah lapor ke komnas HAM ada 346 titik kuburan massal. Itu bisa jadi bukti. Jadi enggak benar Kalau enggak ada alat bukti," tutur Bedjo.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Nasional
Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Nasional
Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Nasional
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

Nasional
Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X