Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi...

Kompas.com - 10/12/2019, 09:14 WIB
Foto dirilis Rabu (25/9/2019), memperlihatkan masyarakat adat Dayak Deah membawa hasil panen saat Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Prosesi Mesiwah Pare Gumboh merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Dayak Deah sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan atas berkah dan keselamatan. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SFoto dirilis Rabu (25/9/2019), memperlihatkan masyarakat adat Dayak Deah membawa hasil panen saat Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Prosesi Mesiwah Pare Gumboh merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Dayak Deah sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan atas berkah dan keselamatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan masyarakat adat di Indonesia saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena pemerintah kerap kali melakukan kriminalisasi hinggga diskriminasi.

Sebagai tuan rumah di negeri sendiri, masyarakat adat justru seolah dimusuhi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, sejumlah pihak terus mendorong untuk segera disahkannya rancangan undang-undang ( RUU) Masyarakat Adat yang saat ini berada di DPR.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebutkan bahwa pemerintah yang saat ini pro terhadap investasi. Kebijakan itu dinilai dapat mengancam masyarat adat.

"Pernyataan yang mengatakan investasi dipercepat, kalau bisa berbagai peraturan daerah dan UU yang menghambat investasi harus dipotong, ini membuat tingkat keberancaman terhadap masyarakat adat sangat tinggi," kata Rukka dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Menurut Rukka, ketika investasi atau proyek pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah.

Mereka mengalami perampasan wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak azasi.

"Ketika (pembangunan) masuk di wilayah adat tanpa kepastian hukum masyarakat adat, maka kisah yang kita dengar selama ini seperti perampasan wilayah adat dan pelanggaran hak azasi masyaraka adat akan terus terjadi," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, RUU Masyarakat Adat menjadi sangat penting karena akan memastikan program pembangunan pemerintah akan berjalan dengan baik.

Masyarakat adat, tidak akan dikorbankan oleh pemerintah apabila program pemerintah dilandaskan dengan UU Masyarakat Adat.

"Berbagai konflik puluhan tahun telah terjadi. Semua itu karena tidak ada UU Masyarakat Adat sehingga dengan mudah tanah mereka diambil," kata dia.

Baca juga: Guru Besar UGM Sebut UU SDA Bersifat Diskriminatif Terhadap Masyarakat Adat

Tak sedikit juga tindakan kriminalisasi hingga pembunuhan terus terjadi akibat hal ini.

Oleh karena itu, hal tersebut harus dihentikan agar masyarakat tak terus-menerus menjadi korban.

UU Masyarakat Adat, kata dia, harus dapat memastikan perlindungan-perlindungan terhadap masyarakat adat itu.

"Pemerintah juga capek kalau terjadi perlawanan terus di lapangan. Hak masyarakat adat yang dilindungi UU itu pun bisa diabaikan oleh UU lain," kata dia.

Diduga Dikriminalisasi

Sepanjang Januari-Desember 2019, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagian besar diduga dikriminalisasi.

Baca juga: Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian

Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary mengatakan, dari catatan YLBHI, kebanyakan mereka yang dikriminalisasi adalah masyarakat adat yang dituduh sebagai pelaku pembakaran hutan.

"Dari catatan YLBHI selama 2019 Januari-Desember, sebagian besar dikriminalisasi. Mereka dituduh melakukan kebakaran hutan," kata Rahma dalam acara yang sama.

Mereka dikriminalisasi dengan dikenakan Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Kemudian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rahma mengatakan, dengan dikenakan UU tersebut, masyarakat adat kerap dituduh sebagai pelaku penebangan hutan ilegal.

"Mereka dituduh sebagai tukang tebang hutan secara ilegal. Yang selalu ditangkap masyarakat kecil," kata dia.

Baca juga: Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Selain itu, mereka juga dituduh kerap menimbulkan kebakaran, merusak lingkungan serta mengakibatkan banjir sebagaimana Pasal 187 dan 188 KUHP.

Tak hanya peraturan-peraturan tersebut, mereka juga dikenakan dengan UU ITE untuk beberapa kasus tanah dan penghinaan.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempertanyakan keinginan pemerintah terhadap masyarakat adat.

"Yang diinginkan pemerintah apa? Mau mengakui atau menghilangkan? Kami melihat selama ini pemerintahannya keberatan sebagian kewenangan ada di masyarakat adat. Mereka ingin kewenangannya di negara," kata Rahma.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X