Kompas.com - 10/12/2019, 09:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan masyarakat adat di Indonesia saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena pemerintah kerap kali melakukan kriminalisasi hinggga diskriminasi.

Sebagai tuan rumah di negeri sendiri, masyarakat adat justru seolah dimusuhi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, sejumlah pihak terus mendorong untuk segera disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat yang saat ini berada di DPR.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebutkan bahwa pemerintah yang saat ini pro terhadap investasi. Kebijakan itu dinilai dapat mengancam masyarat adat.

"Pernyataan yang mengatakan investasi dipercepat, kalau bisa berbagai peraturan daerah dan UU yang menghambat investasi harus dipotong, ini membuat tingkat keberancaman terhadap masyarakat adat sangat tinggi," kata Rukka dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Menurut Rukka, ketika investasi atau proyek pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah.

Mereka mengalami perampasan wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak azasi.

"Ketika (pembangunan) masuk di wilayah adat tanpa kepastian hukum masyarakat adat, maka kisah yang kita dengar selama ini seperti perampasan wilayah adat dan pelanggaran hak azasi masyaraka adat akan terus terjadi," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, RUU Masyarakat Adat menjadi sangat penting karena akan memastikan program pembangunan pemerintah akan berjalan dengan baik.

Masyarakat adat, tidak akan dikorbankan oleh pemerintah apabila program pemerintah dilandaskan dengan UU Masyarakat Adat.

"Berbagai konflik puluhan tahun telah terjadi. Semua itu karena tidak ada UU Masyarakat Adat sehingga dengan mudah tanah mereka diambil," kata dia.

Baca juga: Guru Besar UGM Sebut UU SDA Bersifat Diskriminatif Terhadap Masyarakat Adat

Tak sedikit juga tindakan kriminalisasi hingga pembunuhan terus terjadi akibat hal ini.

Oleh karena itu, hal tersebut harus dihentikan agar masyarakat tak terus-menerus menjadi korban.

UU Masyarakat Adat, kata dia, harus dapat memastikan perlindungan-perlindungan terhadap masyarakat adat itu.

"Pemerintah juga capek kalau terjadi perlawanan terus di lapangan. Hak masyarakat adat yang dilindungi UU itu pun bisa diabaikan oleh UU lain," kata dia.

Diduga Dikriminalisasi

Sepanjang Januari-Desember 2019, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagian besar diduga dikriminalisasi.

Baca juga: Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian

Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary mengatakan, dari catatan YLBHI, kebanyakan mereka yang dikriminalisasi adalah masyarakat adat yang dituduh sebagai pelaku pembakaran hutan.

"Dari catatan YLBHI selama 2019 Januari-Desember, sebagian besar dikriminalisasi. Mereka dituduh melakukan kebakaran hutan," kata Rahma dalam acara yang sama.

Mereka dikriminalisasi dengan dikenakan Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Kemudian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rahma mengatakan, dengan dikenakan UU tersebut, masyarakat adat kerap dituduh sebagai pelaku penebangan hutan ilegal.

"Mereka dituduh sebagai tukang tebang hutan secara ilegal. Yang selalu ditangkap masyarakat kecil," kata dia.

Baca juga: Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Selain itu, mereka juga dituduh kerap menimbulkan kebakaran, merusak lingkungan serta mengakibatkan banjir sebagaimana Pasal 187 dan 188 KUHP.

Tak hanya peraturan-peraturan tersebut, mereka juga dikenakan dengan UU ITE untuk beberapa kasus tanah dan penghinaan.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempertanyakan keinginan pemerintah terhadap masyarakat adat.

"Yang diinginkan pemerintah apa? Mau mengakui atau menghilangkan? Kami melihat selama ini pemerintahannya keberatan sebagian kewenangan ada di masyarakat adat. Mereka ingin kewenangannya di negara," kata Rahma.

Berdasarkan catatan YLBHI, dugaan kriminalisasi itu antara lain terjadi di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah sebanyak dua orang dikriminalisasi karena membakar lahan.

Baca juga: Masyarakat Adat Rejang Luncurkan Buku Pengetahuan Pengobatan

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
I Made Ayu Firsy Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

I Made Ayu Firsy Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

Nasional
Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton di HUT ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton di HUT ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Nasional
Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

Nasional
Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Nasional
Dolomani, Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Merah

Dolomani, Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Merah

Nasional
Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang 'Take It For Granted'

Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang "Take It For Granted"

Nasional
Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Nasional
Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Nasional
Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Nasional
Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Nasional
Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Nasional
Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.