Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi...

Kompas.com - 10/12/2019, 09:14 WIB
Foto dirilis Rabu (25/9/2019), memperlihatkan masyarakat adat Dayak Deah membawa hasil panen saat Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Prosesi Mesiwah Pare Gumboh merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Dayak Deah sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan atas berkah dan keselamatan. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SFoto dirilis Rabu (25/9/2019), memperlihatkan masyarakat adat Dayak Deah membawa hasil panen saat Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Prosesi Mesiwah Pare Gumboh merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Dayak Deah sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan atas berkah dan keselamatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan masyarakat adat di Indonesia saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena pemerintah kerap kali melakukan kriminalisasi hinggga diskriminasi.

Sebagai tuan rumah di negeri sendiri, masyarakat adat justru seolah dimusuhi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, sejumlah pihak terus mendorong untuk segera disahkannya rancangan undang-undang ( RUU) Masyarakat Adat yang saat ini berada di DPR.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebutkan bahwa pemerintah yang saat ini pro terhadap investasi. Kebijakan itu dinilai dapat mengancam masyarat adat.

"Pernyataan yang mengatakan investasi dipercepat, kalau bisa berbagai peraturan daerah dan UU yang menghambat investasi harus dipotong, ini membuat tingkat keberancaman terhadap masyarakat adat sangat tinggi," kata Rukka dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Menurut Rukka, ketika investasi atau proyek pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah.

Mereka mengalami perampasan wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak azasi.

"Ketika (pembangunan) masuk di wilayah adat tanpa kepastian hukum masyarakat adat, maka kisah yang kita dengar selama ini seperti perampasan wilayah adat dan pelanggaran hak azasi masyaraka adat akan terus terjadi," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, RUU Masyarakat Adat menjadi sangat penting karena akan memastikan program pembangunan pemerintah akan berjalan dengan baik.

Masyarakat adat, tidak akan dikorbankan oleh pemerintah apabila program pemerintah dilandaskan dengan UU Masyarakat Adat.

"Berbagai konflik puluhan tahun telah terjadi. Semua itu karena tidak ada UU Masyarakat Adat sehingga dengan mudah tanah mereka diambil," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X