Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Kompas.com - 09/12/2019, 22:45 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tak terkejut Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal melarang mantan napi korupsi maju di Pilkada 2020.

Menurut Titi, KPU dihadapkan pada situasi yang dilematis saat hendak memuat larangan eks koruptor maju di Pilkada dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan.

"Tidak dicantumkannya pelarangan mantan napi korupsi di PKPU Pencalonan sudah bisa diprediksi. Sebab KPU berhadapan dengan ekosistem hukum dan politik yang tidak mendukung terobosan yang ingin dilakukan KPU. KPU berada dalam dilema," kata Titi saat dihubungi, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Titi mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, KPU diharuskan untuk segera mengesahkan peraturan teknis pencalonan Pilkada.

Namun, di saat bersamaan, jika KPU memaksakan pengaturan pencalonan mantan napi korupsi, muncul risiko pengesahan PKPU Pencalonan akan berlarut-larut.

Sebab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menolak untuk mengundangkan PKPU Pencalonan dengan argumen bertentangan dengan Undang-undang dan Putusan MK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau KPU tetap mengatur sekalipun, Kemenkumham pasti tidak bersedia mengundangkannya karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar Titi.

Baca juga: PKPU Pilkada 2020 Terbit, Parpol Diminta Tak Utamakan Usung Eks Koruptor

Tidak hanya itu, jika KPU nekat, PKPU Pencalonan dapat dipastikan akan segera diuji ke Mahkamah Agung (MA).

Layaknya PKPU Pencalonan Pemilu Legislatif kemarin, MA pun bakal membatalkan larangan eks koruptor maju di Pilkada.

Bahkan, menurut Titi, bukan tidak mungkin KPU akan dilaporkan oleh pihak-pihak yang tak setuju aturan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Baca juga: KPU Ajukan Revisi PKPU, Kemendagri Ingin Pilkada 2020 Bebas Konflik

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X