Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Kompas.com - 09/12/2019, 20:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya Kementerian Keuangan mencegah korupsi dari dalam. Menurut dia, pada 2019 peta jalan dan platformnya tetap sama.

"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," ujar Sri Mulyani saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di Aula Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, alasan pertama untuk korupsi selalu mengenai pendapatan.

Ada anggapan, tidak layak ketika orang yang menempati jabatan strategis tidak dibayar sesuai dengan kompetensinya.

Strategi dari awal untuk masalah ini, menurut Sri Mulyani, adalah meningkatkan atau mereformasi, termasuk di dalamnya peningkatan tunjangan. Untuk bisa mencapai hal tersebut harus ada keuangan negara yang sehat.

Kedua, masalah integritas orang tersebut. Untuk membangun integritas, di dalam sistem Kemenkeu terdapat first line of defence, second line of defence, dan third line of defence.

"First line-nya adalah yang ada di dalam unit kerja itu sendiri, atasan langsung atau orang tersebut diberikan terus menerus edukasi atau peringatan," ujar Sri Mulyani.

"Juga pemahaman: Apa tugas kalian, mengapa itu penting, dan bagaimana melaksanakan secara profesional sesuai value yang kita bangun di Kemenkeu." kata dia.

Sri Mulyani menjabarkan, ada lima value dalam sistem Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalitas, sinergi, pelayanan dan mencapai kesempurnaan.

"Itu terus kita lakukan. Value tak hanya ditaruh sebagai poster tapi kita terus sampaikan dan beri contoh."

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X