Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Kompas.com - 09/12/2019, 20:02 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa bagian pengawasan di masing-masing institusi penegak hukum harus dioptimalkan untuk mengatasi fenomena "industri hukum".

Fenomena "industri hukum" sendiri, menurut Mahfud, adalah ketika hukum disalahgunakan untuk kepentingan seseorang.

"Kan ada semua. Tinggal itu (bagian pengawasan) difungsikan. Kalau instrumen-instrumen strukturalnya sudah ada," ungkap Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Kamis (5/2/2019).

Baca juga: Strategi Mahfud MD Tangani Fenomena Industri Hukum, Mulai dari Menteri Hingga Kepala Daerah

Ia mengatakan, kepolisian memiliki Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Sementara itu, kejaksaan memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Kendati demikian, ia tak memungkiri perihal praktik titip jabatan bagi posisi di bagian pengawasan tersebut.

Hal itu, menurutnya, termasuk bagian dari praktik mafia hukum.

"Tapi bagaimana orang-orang di situ. Kadang kala di berbagai tempat itu, terjadi rebutan di tempat itu, karena orang disponsori orang. Kamu di situ, nanti saya begini. Ya sama di pilkada begitu, pileg begitu. Sama di penegak hukum juga," ungkapnya.

"Iya bagian di situ. Industri hukum itu bagian dari mafia hukum. Mekanisme dari mafia hukum adalah industri hukum," tutur dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Industri Hukum Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Secara keseluruhan, ia berpandangan bahwa untuk menangani fenomena tersebut harus dimulai dari pimpinan kementerian/lembaga hingga kepala daerah.

Namun, Mahfud juga mengingatkan bahwa proses penanganannya membutuhkan waktu jangka panjang.

"Mulai dari atas. Yang atas itu harus berani, tetapi jangan berharap selesai dalam waktu pendek, karena sudah sampai ke daerah-daerah," ujar Mahfud.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

Nasional
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional
Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X