Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Kompas.com - 09/12/2019, 19:51 WIB
Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dalam diskusi di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKomisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dalam diskusi di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM) menilai, rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat dibutuhkan sebagai pemenuhan hak-hak atas masyarakat adat.

Sebab, saat ini banyak hak-hak masyarakat adat yang belum diakui, termasuk dalam beberapa UU yang sudah ada.

"RUU ini harus melengkapi semua hak yang diakui menurut hukum internasional terhadap masyarakat adat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga.

"Ada banyak yang belum diakui, jadi RUU ini harus memuat hak-hak masyarakat adat secara substantif dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal," lanjut dia.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertajuk Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf; Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Adat? di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Guru Besar UGM Sebut UU SDA Bersifat Diskriminatif Terhadap Masyarakat Adat

Dia mengatakan, RUU Masyarakat Adat penting untuk melengkapi pengaturan hak-hak masyarakat itu sendiri.

Selama ini, kata dia, sudah banyak UU yang mengatur keberadaan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Mulai dari UU Kehutanan, Minerba, hingga Lingkungan Hidup. Namun yang jadi persoalan, kata dia, definisi yang diterapkan berbeda-beda, termasuk pengaturan hak-haknya.

"Ketika turun pada pasal mengenai pengakuan, itu juga berbeda. Jadi dalam konteks ini, merujuk pada fakta bahwa sampai saat ini, masih sedikit perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Faktanya, mereka mengalami terus pelanggaran HAM," kata dia.

Baca juga: Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian

Pihaknya berpendapat, RUU Masyarakat Adat juga diperlukan untuk memastikan bahwa perintah konstitusi yang ada sebelumnya dijalankan dengan benar.

Termasuk juga untuk menghentikan UU yang tidak konsisten satu sama lain.

Sebab, ketidakkonsistenan UU dinilainya sama dengan meniadakan proses pemenuhan hak azasi.

Apalagi, kata dia, jika mengikuti beberapa proses di daerah, adanya aturan tidak konsisten itu membuat ketidakpastian pengakuan atas keberadaan masyarakat adat.

"Ketika keberadaan masyarakat itu tidak terjadi, bagaimana haknya mau diakui? Hak itu mengikuti subjek," kata dia.

"Jadi pengakuan dari keberadaan masyarakat adat adalah esensial dan RUU ini harusnya ada untuk jadi penyelaras karena banyak sekali yang tak diakui karena ketidakkonsistenan," tutup dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Nasional
Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Nasional
Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Nasional
Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Nasional
Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Nasional
Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X